Bangkalan, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Timur Muhammad Mahud menyayangkan puluhan warga Bangkalan yang masih dipasung oleh keluarganya karena mengalami masalah kejiwaan.
Padahal pemerintah tengah menargetkan Indonesia bebas pasung dan penanganan yang tepat bagi orang yang mengalami masalah kejiwaan.
Baca: Tapanuli Utara Targetkan Bebas Pasung Tahun 2019
Kader PDI Perjuangan Jawa Timur itu berharap agar bupati Bangkalan yang baru segera melakukan pendataan ulang terhadap penderita gangguan jiwa yang masih dipasung.
Dia mengkritik lemahnya koordinasi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan dalam menangani penderita gangguan jiwa yang dipasung.
"Penganan pasung pendataannya masih kurang fiks, karena setelah saya cek lebih dari 50 penderita gangguan jiwa masih dipasung perkecamatan," kata Mahud di Bangkalan, Senin (24/9).
Dia mengatakan, di beberapa kecamatan seperti Galis, Kantor dan Kokop, puluhan warga penderita gangguan jiwa masih dipasung. Dia berharap agar Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim berkoordinasi agar penderita gangguan jiwa yang dipasung bisa segera ditangani.
Baca: Visit Sumenep 2018 Dimeriahkan Lomba Karapan Sapi
"Hampir setiap kecamatan ada. Saya juga tidak begitu paham mengapa tidak tertangani dengan baik dan dibiayai Pemprov Jatim," katanya.
Menurut Mahud, dari beberapa temuan di lapangan, perlakuan kepada warga penderita gangguan jiwa itu tidak manusiawi.
"Ada temuan di kecamatan Kokop misalnya, kalau mau ditinggal keluarganya rantai pasung itu didapatkan. Bahkan ada yang seharian tidak diberi makanan," katanya.
