Ikuti Kami

Mangapul Purba Desak Pemprov: Jangan Ada Gerakan Siluman di Gunung Sibayak

Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu. Jangan seenaknya dihancurkan diutak-atik tanpa aturan.

Mangapul Purba Desak Pemprov: Jangan Ada Gerakan Siluman di Gunung Sibayak
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, SE, MIKom.

Sumut, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, SE, MIKom, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengungkap secara terbuka aktivitas pembukaan jalur dan rencana pengembangan kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo. Ia meminta pemerintah tidak membiarkan kegiatan tanpa kejelasan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kelestarian hutan tersebut.

"Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu. Jangan seenaknya dihancurkan dan diutak-atik tanpa aturan. Kalau memang sudah memiliki izin, sampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ditindak tegas sesuai aturan hukum," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026), di Medan.

Mangapul menegaskan, pemerintah harus menjelaskan siapa pihak yang berada di balik kegiatan tersebut, apa tujuan sebenarnya, serta siapa aktor yang bertanggung jawab. Selain itu, Pemprov Sumut juga perlu memastikan apakah seluruh aktivitas pembukaan jalur dan pengembangan kawasan telah mengantongi izin sesuai ketentuan hukum.

Menurut anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu, polemik Gunung Sibayak tidak boleh dipandang sebatas persoalan kegiatan motor trail ataupun pembukaan jalur menggunakan alat berat. Persoalan tersebut harus diusut secara menyeluruh karena menyangkut kawasan konservasi, kelestarian ekosistem, serta kepentingan masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Gunung Sibayak.

"Sangat miris kita melihat kondisi Gunung Sibayak saat ini sudah hancur diporak-porandakan ekskavator dengan alasan untuk membuka atau memperlebar jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak, disusul kegiatan Sibayak Mountain Enduro yang digelar Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026," tandas Mangapul.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menyebut kegiatan tersebut telah memicu kritik masyarakat. Terlebih, Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya mengecam aktivitas motor trail dan menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Namun, Mangapul menilai persoalan tidak berhenti pada kegiatan motor trail. Publik juga membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai pekerjaan pembukaan jalur dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat di kawasan tersebut.

Ia menyebut beredarnya informasi mengenai rencana menyulap Gunung Sibayak menjadi objek wisata alam bertaraf internasional seperti Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat, semakin memperkuat kebutuhan akan keterbukaan pemerintah.

"Jika memang ada rencana seperti itu, siapa investornya, siapa penggagasnya dan bagaimana konsep pengembangannya? Jangan sampai masyarakat hanya mendengar isu, sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi," ujarnya.

*Gunung Sibayak Bukan Sekadar Destinasi Wisata*

Mangapul menegaskan, Gunung Sibayak bukan sekadar destinasi wisata atau kawasan yang dapat dieksploitasi atas nama pembangunan. Bagi masyarakat Karo, gunung tersebut merupakan ikon kebanggaan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan sakral sehingga harus dihormati serta dilestarikan.

Karena itu, setiap rencana perubahan maupun pengembangan kawasan harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Mangapul juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait, serta instansi kehutanan yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum untuk segera mengambil langkah.

"Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan," tandas Mangapul.

Ia menilai revitalisasi kawasan, pemulihan vegetasi, dan penghijauan harus menjadi prioritas. Namun, upaya pemulihan tersebut juga harus disertai penyelidikan untuk mengungkap asal-muasal kegiatan yang telah memicu kerusakan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Pemerintah juga harus memastikan tidak ada pihak yang secara sepihak menguasai atau memporak-porandakan kawasan hutan demi kepentingan tertentu.\
Jika memang ada investor dan rencana menjadikan Sibayak sebagai destinasi wisata berskala internasional, buka semuanya kepada publik. Sosialisasikan konsepnya, jelaskan manfaat dan dampaknya, serta pastikan seluruh proses sesuai aturan," tambahnya.

Mangapul meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara tertutup. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dan memberikan penilaian terhadap setiap rencana pengembangan kawasan yang menyangkut lingkungan dan ruang hidup mereka.

Biarkan masyarakat memberikan penilaian. Jangan sampai keputusan dibuat diam-diam, kemudian rakyat hanya disodorkan kerusakan alam yang sudah terjadi. Gunung Sibayak merupakan bagian dari kawasan Bukit Barisan yang harus dijaga kelestariannya.

Ia kembali mengingatkan bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian alam serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

"Sekali lagi saya tegaskan, jangan utak-atik Sibayak tanpa aturan. Itu ikon rakyat Karo, Sirulo. Pembangunan boleh saja, pariwisata boleh dikembangkan, tetapi jangan mengorbankan alam, identitas dan nilai-nilai sakral yang diwariskan leluhur. Gunung Sibayak harus tetap lestari untuk anak cucu kita," pungkasnya.

Quote