Ikuti Kami

PDI Perjuangan Sumut Kecam Dugaan Perusakan Kawasan Hutan Gunung Sibayak

Kasus kerusakan kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius.

PDI Perjuangan Sumut Kecam Dugaan Perusakan Kawasan Hutan Gunung Sibayak
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Paltak Siburian.

Sumut, Gesuri.id - Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Paltak Siburian, menyoroti dugaan perusakan kawasan hutan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, akibat pengalihan fungsi jalur evakuasi pendakian menjadi arena kendaraan trail. 

Fraksi PDI Perjuangan menilai praktik tersebut merupakan persoalan serius karena berpotensi melanggar ketentuan tata ruang, merusak ekosistem, hingga mengancam keselamatan masyarakat.

"Kasus kerusakan kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius. Kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya. Setiap aktivitas harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan," tegas Paltak, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperketat pengawasan kawasan lindung. Aparat penegak hukum juga diminta bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan maupun pelanggaran tata ruang.

Menurut Paltak, kerusakan vegetasi, pembukaan jalur tanpa pengendalian, serta aktivitas kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan karakter kawasan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Aktivitas tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko erosi dan kerusakan tanah serta mengancam kelestarian hutan.

Karena itu, Pemprov Sumut diminta memastikan status dan fungsi kawasan Gunung Sibayak, melakukan pengawasan lapangan secara berkala, serta menindak setiap pelanggaran. Penegakan hukum, kata dia, tidak boleh berhenti pada teguran atau kecaman, tetapi harus dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

*Lindungi Lahan Pertanian dan Selesaikan Konflik Agraria*

Selain persoalan Gunung Sibayak, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, industri, dan perkebunan. Paltak mengingatkan bahwa lahan pertanian bukan sekadar aset ekonomi, melainkan penopang produksi pangan dan ketahanan pangan daerah.

"Lahan pertanian bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan basis produksi pangan dan bagian penting dari sistem ketahanan serta kedaulatan pangan daerah," ujarnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Sumut melakukan pemetaan ulang lahan produktif, khususnya sawah dan kawasan pertanian pangan. Pemerintah daerah juga diminta menyelaraskan RTRW dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti konflik agraria akibat tumpang tindih penguasaan lahan antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan kawasan permukiman dan tanah yang selama ini dikelola masyarakat.

Pemprov Sumut diminta menginventarisasi status, luas, lokasi, peruntukan, dan masa berlaku HGU, termasuk mengevaluasi lahan yang masa berlakunya telah berakhir atau segera berakhir.

Menurut Paltak, lahan yang secara hukum dapat dialokasikan kepada masyarakat perlu diprioritaskan untuk pertanian pangan, perkebunan rakyat, dan kegiatan ekonomi produktif.

"Penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian kepada pemegang hak atas tanah, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria," tegasnya.

*Perlindungan Lingkungan dan Kawasan Pesisir*

Dalam aspek lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan meminta perlindungan terhadap kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), kawasan resapan air, wilayah pesisir, dan ekosistem lainnya diperkuat.

Mitigasi bencana juga harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup antisipasi terhadap risiko banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga tsunami.

Fraksi PDI Perjuangan turut mengingatkan agar penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap memperhatikan perlindungan mata pencaharian nelayan tradisional. Akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan juga harus dijamin.

Paltak menegaskan, pembangunan Sumatera Utara tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan investasi maupun bertambahnya kawasan ekonomi baru. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari akses terhadap tanah, pekerjaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan.

Untuk memastikan pelaksanaan RTRW berjalan efektif, Pemprov Sumut diminta memperkuat pengawasan, mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, membuka akses informasi tata ruang kepada masyarakat, serta menerapkan sanksi administratif dan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi.

*Terima Ranperda RTRW dengan Catatan Kritis*

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2044 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan sejumlah catatan kritis.

Paltak menegaskan, persetujuan tersebut harus menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata ruang yang berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi lahan pertanian, serta memastikan tidak ada kepentingan ekonomi yang dapat membenarkan perusakan kawasan hutan maupun pengabaian hak masyarakat.

Dengan demikian, RTRW Sumut diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pembangunan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga instrumen untuk melindungi lingkungan serta memastikan keadilan bagi masyarakat.

Quote