Jakarta, Gesuri.id — DPP PDI Perjuangan menyoroti minimnya fasilitas dan tenaga medis untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya di wilayah terdampak bencana seperti Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, saat meninjau lokasi pengungsian dan fasilitas kesehatan di Manggarai. Menurutnya, penanganan ODGJ kerap terabaikan di tengah situasi darurat bencana.
"Kami hadir meninjau teman-teman di pengungsian, mulai dari ibu melahirkan, penyandang disabilitas, hingga komunitas ODGJ. Berdasarkan data di Manggarai saja, terdapat hampir seribu ODGJ. Pertanyaannya, siapa yang mengurus mereka saat bencana?" ujar Ribka.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ribka menjelaskan, satu-satunya klinik kesehatan jiwa di Manggarai saat ini dikelola oleh yayasan swasta dengan kapasitas rawat inap yang sangat terbatas. Dari total ratusan ODGJ, yayasan tersebut hanya mampu merawat 17 pasien. Highnya biaya operasional—mencapai Rp4,5 juta per bulan per orang—membuat masyarakat kurang mampu kesulitan mengakses layanan tersebut.
"APBD provinsi maupun kabupaten masih sangat minim untuk mengover biaya ini. Kabupaten Manggarai sendiri belum memiliki rumah sakit atau klinik jiwa milik pemerintah, sehingga terpaksa bekerja sama dengan swasta," tambah Ribka.
Selain fasilitas, masalah krusial lainnya adalah ketiadaan dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) di wilayah tersebut. Penanganan pasien ODGJ selama ini terpaksa ditangani oleh dokter umum yang berkonsultasi secara jarak jauh (on call) dengan psikiater dari luar daerah.
Senada dengan Ribka, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Bidang Kerakyatan, Sri Rahayu, menegaskan bahwa kelompok ODGJ memerlukan perhatian ekstra karena keterbatasan mereka dalam merawat diri sendiri.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Sri menyoroti data bahwa dari sekitar 365 ribu penduduk Manggarai, tercatat ada 963 kasus ODGJ. Angka ini dinilai cukup tinggi dan berpotensi serupa di daerah lain, terutama kawasan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
"ODGJ tidak bisa bertindak dengan nalar yang jernih, sehingga butuh perhatian khusus. Masalah ini bukan hanya terjadi di Manggarai, melainkan isu nasional," tegas Sri.
Ia pun mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat kebijakan strategis guna mendorong pemenuhan tenaga medis spesialis jiwa dan perawat terlatih di setiap kabupaten/kota.
"Peminat spesialis kedokteran jiwa ini katanya minim. Kemenkes harus punya gebrakan dan insentif agar dokter-dokter muda mau mengambil spesialisasi ini. Jika dokternya tidak ada, siapa yang akan memeriksa, menentukan obat, dan merawat mereka?" pungkasnya.
