Tangerang, Gesuri.id - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo meminta pemerintah mengkaji kebijakan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang
Hal ini menyusul imbauan bersyariah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang.
Baca: Koperasi Syariah Berperan dalam Peningkatan PDB
Gatot menjelaskan, Kota Tangerang merupakan tempat tinggal bagi beragam suku dan umat beragama. Karenanya, kebijakan serta pelayanan publik seyogyanya berguna untuk semua.
"Harus diingat RSUD Kota (Tangerang, Red) itu milik masyarakat didirikan dari hasil pajak bersama, tidak membedakan satu dengan yang lain," terang Gatot.
Gatot meminta, sejumlah kebijakan publik dikaji sebelum ditetapkan. Pemerintah, sebut Gatot, mesti melibatkan perwakilan rakyat dalam perumusan kebijakan agar tidak terjadi polemik.
"Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait hajat dan kepentingan orang banyak, baiknya ada kajian dan fungsi pengawasan dari masyarakat dan DPRD, melibatkan banyak unsur, Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), apakah sudah dilakukan," katanya.
Gatot mengatakan, bakal mendorong fraksi PDI Perjuangan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik tersebut. Dalam agenda tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan RSUD Kota Tangerang.
"Urgensi, semangatnya apa, karena kan ini layanan. Dikaji dulu bersama. Wujud masyarakat kan sekarang DPRD. Kami sudah meminta kawan-kawan fraksi untuk menanyai apa yang melatarbelakanginya," jelas Bowo, sapaan akrabnya.
Baca: Ma'ruf Harap Ekonomi Syariah Lebih Berkontribusi
Gatot juga mengajak masyarakat Kota Tangerang menjunjung dan menjaga kebhinekaan dan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang.
"Wujud kebhinekaan di Kota Tangerang ada masjid, gereja, klenteng. Kebhinekaan ini merupakan warisan turun-temurun masyarakat Kota Tangerang," ungkapnya.
