Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah dan operator KRL memastikan pengurangan 17 perjalanan KRL hingga akhir September 2026 akibat perawatan sejumlah armada tidak berujung pada memburuknya pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada rute Bogor-Jakarta Kota.
"Keselamatan penumpang tentu tidak boleh ditawar. Tetapi jangan sampai persoalan armada kemudian dibayar oleh masyarakat dengan kereta yang semakin padat, waktu tunggu lebih lama, dan pelayanan yang menurun," kata Mufti di Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).
KAI Commuter Indonesia diketahui mengurangi 17 perjalanan KRL hingga akhir September 2026 karena adanya perawatan terhadap sejumlah armada.
Menurut Mufti, pemeriksaan dan perawatan armada untuk menjamin keselamatan penumpang memang harus dilakukan. Namun, pemerintah dan operator juga harus memastikan kebutuhan perjalanan masyarakat tetap terpenuhi ketika jumlah perjalanan dikurangi.
Mufti menilai kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi serius, terlebih armada yang mengalami persoalan merupakan produk baru dari PT Industri Kereta Api (INKA).
Ia meminta INKA tidak hanya menjelaskan bentuk kerusakan atau persoalan teknis yang terjadi, tetapi juga menyampaikan hasil evaluasi serta langkah pencegahan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
"INKA harus menjelaskan apa masalah sebenarnya, apa hasil evaluasinya dan apa jaminannya persoalan serupa tidak terus berulang," ujarnya.
Mufti menegaskan dukungan terhadap industri dalam negeri tetap penting. Namun, dukungan negara terhadap industri nasional harus diikuti dengan tuntutan terhadap kualitas dan keandalan produk yang semakin tinggi.
"Kalau negara sudah memberikan dukungan dan pasar kepada industri dalam negeri, kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai karena produk dalam negeri mendapat prioritas, standar terhadap kualitas justru diturunkan," katanya.
Selain itu, Mufti meminta KAI Commuter menjelaskan strategi operasional selama 17 perjalanan dikurangi. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah ketersediaan armada cadangan untuk menjaga kapasitas angkutan masyarakat.
Menurutnya, KRL Jabodetabek merupakan moda transportasi utama bagi jutaan masyarakat sehingga setiap pengurangan perjalanan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas warga.
"Seharusnya ada armada cadangan dan rencana kedaruratan yang memadai. Jangan sampai ketika satu armada bermasalah, dampaknya langsung dirasakan penumpang," tuturnya.
Mufti menilai persoalan tersebut tidak perlu dibawa ke dalam perdebatan mengenai penggunaan produk dalam negeri atau impor. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan transportasi publik tetap aman, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Yang utama adalah memastikan armada cukup, aman, andal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," katanya.
