Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Kapoksi PDI Perjuangan Komisi VI, Mufti Anam, menyoroti pengurangan perjalanan KRL rute Bogor-Jakarta Kota hingga akhir September 2026 yang dilakukan karena sejumlah armada harus menjalani pemeriksaan dan perawatan.
Ia mendukung pemeriksaan sarana transportasi demi keselamatan penumpang, tetapi mempertanyakan keandalan KRL produksi dalam negeri yang masih tergolong baru.
"Pemeriksaan demi keselamatan, tentu kita dukung. Keselamatan penumpang tidak boleh ditawar sedikit pun. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar kami, ini kereta baru lho. Mengapa ketika baru beroperasi, justru keandalan produknya sudah menimbulkan persoalan sampai berdampak pada pengurangan 17 perjalanan?" kata Mufti Anam, dikutip Jumat (11/9/2026).
Menurut Mufti, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan karena KRL Jabodetabek merupakan salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan setiap hari. Pengurangan frekuensi perjalanan berpotensi meningkatkan kepadatan penumpang, terutama pada jam sibuk.
Karena itu, ia meminta PT Industri Kereta Api (INKA) memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai persoalan yang menyebabkan rangkaian KRL perlu menjalani pemeriksaan dan perawatan. Masyarakat dan pemerintah, kata dia, perlu mengetahui kondisi sebenarnya dari armada tersebut, termasuk hasil evaluasi teknis dan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"INKA harus menjelaskan apa masalah sebenarnya, apa hasil evaluasinya dan apa jaminannya persoalan serupa tidak terus berulang. INKA ini kurang apa? Negara sudah memberikan keberpihakan luar biasa kepada industri dalam negeri," ucap Mufti.
Ia menambahkan, keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional tidak hanya berbentuk kebijakan, tetapi juga melalui pemberian proyek, dukungan pengembangan industri, serta dorongan agar produk dalam negeri mendapatkan prioritas.
"Pasarnya diberikan, proyeknya diberikan, dukungan pemerintah diberikan, bahkan produk nasional terus kita dorong untuk menjadi prioritas. Jadi kalau negara sudah memberikan 'karpet merah', harusnya dijaga bahkan ditingkatkan dong kualitasnya. Jangan kemudian karena merasa produknya pasti digunakan, kualitas dan kendalanya di nomor duakan," ujarnya.
Mufti menegaskan dukungan terhadap produk dalam negeri tidak seharusnya membuat evaluasi terhadap kualitas menjadi longgar. Menurutnya, industri nasional justru harus mendapatkan standar yang lebih tinggi agar mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memiliki daya saing di tingkat internasional.
"Saya sangat mendukung produk Indonesia. Tetapi mencintai produk dalam negeri bukan berarti kita harus tutup mata terhadap kekurangan. Nasionalisme jangan dijadikan tameng untuk meminta masyarakat terus memaklumi produk yang belum andal. Justru kalau kita ingin INKA besar, dipercaya rakyat dan suatu saat mampu bersaing di pasar dunia, standar kita terhadap INKA harus lebih tinggi, bukan lebih rendah. KRL Jabodetabek melayani kebutuhan masyarakat yang sangat besar setiap hari. Seharusnya ada armada cadangan dan rencana kedaruratan yang memadai," ungkapnya.
Dalam konteks layanan KRL Jabodetabek, ia menilai keberadaan armada cadangan menjadi hal penting untuk menjaga frekuensi perjalanan ketika sebagian rangkaian harus menjalani perawatan. Dengan jumlah pengguna yang besar setiap hari, gangguan operasional berpotensi langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk antrean, kepadatan di stasiun maupun kereta yang lebih penuh.
Karena itu, Mufti juga meminta KAI Commuter menjelaskan kesiapan armada pengganti selama proses perawatan berlangsung. Menurutnya, pengurangan perjalanan seharusnya diantisipasi melalui perencanaan operasional yang memadai sehingga kebutuhan penumpang tetap dapat dilayani secara optimal.
Mufti menegaskan persoalan perawatan KRL buatan INKA tidak seharusnya diarahkan menjadi perdebatan sederhana antara penggunaan produk dalam negeri dan kereta impor. Baginya, inti persoalan adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, andal, nyaman, dan tersedia sesuai kebutuhan.
"Menurut saya persoalan ini jangan dipersempit menjadi apakah kita pro impor Jepang atau anti impor. Itu bukan inti masalahnya. Yang utama adalah memastikan armada cukup, aman, andal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. INKA harus meningkatkan kualitasnya, KAI harus memperkuat armada cadangannya, dan pemerintah harus memastikan transisi menuju kemandirian industri tidak mengorbankan penumpang," jelas Mufti.
Ia menilai pengembangan industri kereta api nasional tetap penting karena Indonesia memiliki kebutuhan transportasi publik yang besar. Namun, proses menuju kemandirian industri tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produksi dan sistem pengawasan.
Dengan demikian, keberhasilan industri nasional tidak hanya diukur dari kemampuan memproduksi kereta, tetapi juga dari tingkat keandalan produk ketika digunakan dalam layanan publik dengan intensitas tinggi.
Terkait kebutuhan armada KRL, Mufti membuka kemungkinan penggunaan kereta impor apabila kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan operasional. Namun, ia menekankan bahwa impor seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir dan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang jelas.
"Kalau memang benar-benar dibutuhkan, impor bukan barang haram kok. Kita tentu ingin INKA menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi jangan sampai nasionalisme justru membuat rakyat harus membayar dengan kereta yang semakin padat, perjalanan berkurang, dan pelayanan terganggu. Impor harus menjadi pilihan terakhir, dilakukan secara transparan, terukur dan hanya ketika kebutuhan armada belum mampu dipenuhi dari dalam negeri," ungkapnya.
Mufti menekankan, penguatan industri perkeretaapian nasional tetap harus menjadi prioritas. Namun, dukungan terhadap produk dalam negeri harus dibarengi dengan tuntutan terhadap kualitas, keandalan, serta kesiapan layanan agar masyarakat sebagai pengguna utama tidak dirugikan.
Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan penumpang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan perkeretaapian, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan pengembangan industri kereta api nasional.
