Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irene Yusiana Roba, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan skema kerja sama perdagangan internasional agar tidak menggerus pendapatan lebih dari 10 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Menurutnya, diplomasi perdagangan harus mampu membuka akses pasar global sekaligus melindungi keberlangsungan ekonomi lokal.
"Komitmen BKSAP adalah memastikan setiap kesepakatan dalam forum internasional memberikan dampak positif yang tepat sasaran. Kita masyarakat ASEAN harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan skema perdagangan bebas sehingga tidak menggerus pelaku UMKM," ujar Irene, dikutip Kamis (29/10/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, BKSAP DPR RI memiliki peran strategis dalam diplomasi internasional melalui pendekatan second track diplomacy. Dalam peran ini, diplomasi parlemen menjadi sarana untuk menyuarakan kepentingan masyarakat sekaligus mendorong kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi publik.
“Kami itu bisa dikatakan second track diplomacy, bahwa diplomasi parlemen adalah diplomasi rakyat yang berarti kita bela sungguh-sungguh kepentingan rakyat dan menghasilkan peraturan yang berdampak langsung,” tambahnya.
Irene menegaskan, BKSAP DPR RI dapat mendorong dan memaksimalkan pergerakan ekonomi Kabupaten Toba di kancah internasional. Namun, upaya memperluas akses pasar dan membangun kerja sama perdagangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaku usaha lokal agar kesepakatan yang dihasilkan tidak justru merugikan UMKM.
Menurutnya, penyerapan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Melalui kegiatan BKSAP Day, DPR RI berupaya menghimpun berbagai masukan dari daerah sebagai bahan pertimbangan dalam forum diplomasi internasional maupun dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi dan persoalan yang dihadapi daerah, termasuk tantangan UMKM dalam menghadapi persaingan perdagangan global.
“Kita (BKSAP DPR RI) melakukan penyerapan aspirasi di setiap daerah, sehingga bis akita rangkum dan lihati nanti di dalam forum-forum internasional ataupun pembuatan kebijakan (policy) undang-undang di DPR RI, sehingga kita bisa melihat itu secara holistik,” ungkapnya.
Melalui diplomasi parlemen yang berpihak pada kepentingan masyarakat, Irene berharap kerja sama perdagangan internasional dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi daerah tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha lokal. Dengan demikian, UMKM di Kabupaten Toba dapat memperoleh manfaat dari akses pasar global sekaligus tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan bersaing.
