Jakarta, Gesuri.id - Di Penghujung Maret 2026, harga minyak mentah dunia menembus 118 dollar AS per barel—level tertinggi dalam empat tahun. Konflik di Timur Tengah memutus 20 persen pasokan minyak global. Indonesia, yang mengimpor lebih dari 1 juta barel per hari, tidak bisa menghindar dari dampaknya.
Asumsi APBN 2026 yang mematok harga minyak di 70 dollar AS per barel kini menjadi fiksi. Simulasi beberapa ekonom menunjukkan: jika harga minyak bertahan di 100 dollar AS, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,3 persen PDB—melampaui batas defisit yang diizinkan undang-undang.
Dalam skenario 150 dollar AS, tambahan beban subsidi energi bisa mencapai Rp 544 triliun. Inflasi diproyeksikan tembus 6–7 persen pada April. Rupiah tertekan melewati Rp 17.000. Di tengah tekanan fiskal luar biasa ini, Indonesia mengalokasikan Rp 335 triliun—sekitar 9–10 persen total belanja APBN—untuk satu program: Makan Bergizi Gratis. Pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari: apakah ini penggunaan uang rakyat yang paling bertanggung jawab?
MBG dilandasi tujuan mulia: eliminasi stunting dan gizi buruk. Namun, data SSGI 2024 menunjukkan kesenjangan besar antara retorika dan realita. Balita stunting berjumlah 4,48 juta. Balita wasting sekitar 2 juta, dengan lebih dari 460.000 mengalami severe wasting yang mengancam jiwa.
Baca: Jelang Kampanye Terbuka, Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Aturan
Ditambah ibu hamil berisiko kekurangan gizi, total populasi yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi: sekitar 6–8 juta orang. Sementara itu, penerima MBG per Januari 2026 sudah mencapai 59,86 juta dengan target akhir tahun 82 juta. Populasi target gizi yang sesungguhnya hanya 7–10 persen total penerima. Lebih dari 90 persen anggaran mengalir ke penerima yang bukan kelompok rentan gizi—mayoritas siswa SD hingga SMA di perkotaan yang tidak mengalami masalah gizi akut.
Yang lebih ironis: kelompok usia balita 12–36 bulan yang menunjukkan tren kenaikan stunting justru sebagian besar belum bersekolah. Model distribusi berbasis sekolah secara struktural tidak menjangkau mereka.
Data Kemenkes per 30 Maret 2026 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: 369 kejadian luar biasa keracunan pangan MBG dengan 31.912 korban—tersebar di 36 provinsi dan 197 kabupaten/kota. Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi episentrum dengan masing-masing lebih dari 7.000 dan 8.900 korban.
Penyebabnya sistemik. Fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran prinsip dasar keamanan pangan—dari penyimpanan makanan di suhu ruang yang melampaui batas aman, hingga dapur yang beroperasi tanpa sertifikat laik higiene sanitasi.
Ketika program dipaksa mengejar target 82,9 juta penerima tanpa fondasi pengawasan yang memadai, kualitas menjadi korban pertama. Fokuskan ke yang Paling Membutuhkan Berdasarkan Perpres 12/2025, terdapat 62 kabupaten daerah tertinggal (3T) yang tersebar di Papua, NTT, Maluku, dan sebagian Sumatera—daerah dengan stunting tertinggi dan akses pangan paling terbatas.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Jika MBG difokuskan ke wilayah ini ditambah populasi rentan, total penerima menjadi sekitar 7 juta orang dengan anggaran cukup Rp 35 triliun–Rp 50 triliun—bahkan dengan biaya per porsi yang dinaikkan menjadi Rp 20.000–Rp 25.000 untuk menjamin kualitas jauh lebih tinggi. Potensi penghematan: Rp 285 triliun–Rp 300 triliun. Penghematan ini bukan uang yang menguap—melainkan sumber daya vital di tengah krisis. Pertama, menutup shortfall subsidi energi yang dalam skenario moderat saja membutuhkan tambahan Rp100 trilun– Rp 210 triliun—tanpa ini, kenaikan BBM yang memicu inflasi dan memukul daya beli rakyat tidak terhindarkan.
Kedua, memperkuat perlindungan sosial melalui PKH, BPNT, dan subsidi pupuk yang jauh lebih efektif melindungi masyarakat miskin. Ketiga, membangun infrastruktur dasar di daerah 3T—air bersih, sanitasi, akses Puskesmas—yang merupakan determinan utama stunting. Anak yang minum air terkontaminasi tetap akan stunting meskipun diberi makan bergizi. Keempat, memperkuat Posyandu dan Puskesmas yang secara evidence-based paling efektif untuk intervensi stunting. Keadilan, Bukan Pemangkasan Di tengah badai fiskal, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Fokuskan Rp 50 triliun untuk memberi makan berkualitas tinggi ke 7 juta anak yang paling membutuhkan.
Gunakan sisanya untuk menahan harga BBM, memperkuat jaring pengaman sosial, dan membangun infrastruktur yang menjadi akar masalah stunting.
Ini bukan soal memangkas program. Ini soal keadilan: memastikan anak stunting di pelosok NTT mendapat prioritas di atas anak sehat dari keluarga mampu di Jakarta. Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memiliki momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG—perencanaan, target penerima, dan standar kualitas—sehingga uang pajak rakyat digunakan tepat guna sekaligus mewujudkan niat baik Presiden dalam bentuk yang benar-benar berdampak.
