Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, mengingatkan peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai "karpet merah demokrasi yang ditenun dari darah dan air mata" sekaligus lonceng kematian bagi rezim Orde Baru yang otoriter. Dalam peringatan 30 tahun Kudatuli, Minggu (26/7/2026), ia menegaskan agar demokrasi Indonesia tidak kembali berada dalam cengkeraman kekuasaan.
“Kudatuli adalah epik tentang harga mahal sebuah demokrasi. Darah yang tumpah hari itu menyirami benih-benih Reformasi yang kelak mekar dua tahun kemudian,” ujar Sudirta dikutip Selasa (28/7/2026).
Menurut Sudirta, penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 pada 27 Juli 1996 bukan sekadar konflik internal partai. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan episentrum perlawanan sipil terhadap hegemoni kekuasaan yang menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Sudirta juga menyoroti sikap Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Menurutnya, keputusan Megawati untuk tetap menempuh jalur konstitusional di tengah tekanan dan represi menjadi simbol perlawanan yang membangkitkan empati publik sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya PDI Perjuangan.
Ia menjelaskan, secara empiris Kudatuli telah mematahkan salah satu pilar represi Orde Baru bahkan sebelum krisis ekonomi 1997 melanda Indonesia. Hal itu, kata Sudirta, tercermin pada hasil Pemilu 1997 ketika suara PDI merosot dari sekitar 15 persen menjadi sekitar 3 persen, sementara muncul fenomena "Mega-Bintang" sebagai bentuk perlawanan sipil terhadap kekuasaan.
Namun demikian, Sudirta mengingatkan agar peringatan Kudatuli tidak berhenti sebagai seremoni tahunan semata. Ia menilai masih terdapat tantangan terhadap demokrasi, termasuk dugaan intervensi negara terhadap partai politik yang kini menurutnya hadir dalam bentuk berbeda.
“Pertama, independensi Partai Politik dari cengkeraman kekuasaan. Kedua, netralitas aparat negara. Ketiga, demokrasi tanpa oposisi adalah tirani terselubung,” tegasnya.
Menurut Sudirta, pelajaran terbesar dari Kudatuli adalah pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, termasuk memastikan partai politik dapat menjalankan fungsinya secara independen, aparat negara tetap netral, dan kritik terhadap pemerintah memperoleh ruang yang semestinya dalam sistem demokrasi.
Menutup pernyataannya, Sudirta mengutip pesan Presiden Pertama RI Bung Karno sebagai pengingat agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah dalam membangun masa depan.
“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang.”
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Kudatuli sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga demokrasi agar pengorbanan para pejuang tidak sia-sia.
“Jadikan Kudatuli bukan sekadar ritus peringatan tahunan. Mari pastikan bahwa darah para martir yang membasahi aspal Jalan Diponegoro 58 tidak menguap sia-sia,” ujar Wakil Kepala Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan itu.
