Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar P. H. Sitorus meminta pemerintah memperkuat kesiapan layanan kesehatan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada kelompok balita.
Sihar menyoroti data Kementerian Kesehatan yang mencatat sebanyak 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla pada periode 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus dialami balita.
Data tersebut mencakup 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menurut Sihar, tingginya kasus ISPA pada balita harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak benar-benar siap menghadapi dampak kesehatan akibat paparan asap.
"40.363 kasus pada balita dari 174.694 kasus ISPA adalah alarm bagi sistem kesehatan. Jangan tunggu fasilitas kesehatan kewalahan; tenaga kesehatan, obat, oksigen, dan layanan rujukan harus diperkuat," kata Sihar, seperti dikutip dari pernyataannya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyederhanakan persoalan asap karhutla dengan menganggap masyarakat masih dapat menjalani aktivitas secara normal ketika kualitas udara sudah memburuk.
"Jangan anggap masyarakat masih hidup normal di tengah asap pekat karhutla. Masyarakat terdampak tidak punya pilihan saat asap belum juga hilang," ujarnya.
Sihar menilai perlindungan masyarakat tidak cukup hanya dengan penanganan setelah warga mengalami gangguan kesehatan. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, oksigen, hingga sistem rujukan perlu dipastikan sejak awal di daerah yang mengalami paparan asap.
Kementerian Kesehatan sendiri telah memperkuat posko kesehatan dan rumah sakit di wilayah terdampak, termasuk dengan mengirimkan konsentrator oksigen, masker, tabung oksigen, serta mengerahkan tenaga cadangan kesehatan. Kemenkes juga merekomendasikan pemerintah daerah mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ketika kualitas udara memburuk untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak.
Sihar menegaskan, kelompok rentan seperti bayi dan balita perlu mendapatkan perhatian khusus selama kualitas udara belum kembali membaik.
"Jangan sampai kita baru bergerak setelah rumah sakit penuh dan masyarakat sudah banyak yang jatuh sakit. Kesiapan harus dilakukan sejak dini," kata Sihar
