Bandung, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdy Yuhana mengatakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor saat ini mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.
“Sementara dalam situasi saat ini, nampaknya masyarakat juga terkendala masalah ekonominya, sehingga ada masyarakat yang belum bisa membayar pajak. Akibatnya, jadi berpengaruh pada pendapatan,” ujar anggota komisi 1 DPRD Provinsi Jabar ini.
Sementara itu, Abdy mengatakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jabar mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur.
Baca: Fraksi Banteng Apresiasi Penanganan Covid Oleh Pemkab Badung
“Itu dalam kendali Kementerian Keuangan, sebesar Rp 4 triliun,” jelas Abdy.
Sehingga di anggaran perubahan tahun 2020 dan 2021, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai total sampai 4 triliun rupiah.
“Tahun 2020 sebesar 1,9 triliun dan di murni tahun 2021 itu 2,1 triliun sehingga totalnya 4 triliun,” jelasnya.
Menurut Abdy, pinjaman tersebut harus berdasarkan pembangunan prioritas di pemerintah jawa barat.
Di samping defisitnya anggaran, DPRD Provinsi melakukan kontroling dengan cara komunikasi secara intensif dengan Pemprov Jabar.
Baca: Tjahjo Imbau Pelayanan Publik Dukung Kegiatan Berusaha
“Bagaimana agar pendapatan terkait dengan pajak kendaraan bermotor ini terus ditingkatkan, karena situasinya kan sudah agak melandai dan Alhamdulillah bulan-bulan ini pajak sudah masuk, meskipun belum normal, tapi sudah bagus,” tuturnya.
Lalu terkait pengawasannya, khususnya pembangunan yang diinstruksikan melalui pinjaman itu DPRD Provinsi akan melihat perkembangannya.
“Tentunya yang berdampak pada segi pembangunan di Jawa Barat, harus ada skala prioritas, mana saja pembangunan yang harus segera dilaksanakan dan mana yang harus di pindah,” ujarnya.
