Bandung, Gesuri.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut dicarikan solusi masih banyaknya perlintasan kereta api tak berpalang pintu.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana menilai perlintasan kereta api tak berpalang pintu membahayakan warga sekitar.
Baca: Presiden Optimistis Ibu Kota Baru Lebih Hijau & Kaya Oksigen
"Celakanya itu kita melihat suatu hal yang biasa, sementara banyak korban jiwa yang berjatuhan oleh lintasan yang tidak berpalang pintu," kata Abdy di Bandung, Senin (6/1).
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut penyediaan palang pintu di pelintasan kereta api bukan hanya tugas PT KAI saja, melainkan pemerintah.
Ia mengaku pernah menyuarakan ketiadaan ribuan palang pintu di Jabar kepada PT KAI, namun tak direspons.
Ia juga sudah menyampaikan keresahan ini ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam forum resmi.
"Dalam pandangan umum terkait dengan APBD provinsi Jabar kami fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar ada anggaran dari pemerintah provinsi Jabar untuk palang pintu," ungkap dia.
"Jawaban RK pada saat pandangan gubernur terhadap fraksi-fraksi itu mengatakan bahwa jalan provinsi sudah semua ada palang pintu kereta api, tapi faktanya ada juga di beberapa daerah di Indramayu jalan provinsi yang tidak ada palang pintunya, contohnya di daerah Terisi," bebernya.
Baca: PDI Perjuangan Dorong Pembangunan Berdikari di Jabar
Menurutnya membangun fasilitas palang pintu tidak terlalu membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan keselamatan masyarakat. Selain APBD, pemerintah bisa menggunakan CSR pihak swasta untuk merealisasikan hal tersebut.
"Tidak harus semua dibangun tahun ini misalnya, bisa bertahap yang penting ada upaya dari pemerintah menyelamatkan warganya. Jangan ada proses pembiaran oleh pemerintah daerah, yang setiap tahun kita hanya bisa prihatin terhadap korban jiwa," ujar Abdy.
