Bandung, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M senilai Rp107,3 juta per jemaah masih berstatus usulan mentah. Angka tersebut belum mendapatkan persetujuan resmi dari DPR RI.
Hal itu disampaikan Abidin di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (8/7).
"Usulannya sudah masuk ke DPR. Nanti kami akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahasnya bersama pemerintah. Jadi, ini baru usulan dari Kementerian Agama mengenai biaya haji tahun 2027 dan belum ada keputusan apa pun," ujar Abidin.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Abidin memastikan Komisi VIII DPR RI akan membedah usulan tersebut secara mendalam dan kritis bersama pemerintah sebelum mengambil keputusan final. Fokus utama Panja Haji adalah mencermati setiap komponen pembiayaan yang menjadi pemicu kenaikan biaya.
"Setiap item pembiayaan yang menjadi alasan kenaikan dari Kementerian Agama akan kami cermati bersama secara rinci dalam Panja Haji," tuturnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026), Kementerian Agama mengusulkan BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172 per jemaah. Angka ini melonjak sekitar Rp19,9 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya.
Pemerintah membeberkan bahwa usulan kenaikan ini dipicu oleh dua faktor utama:
- Meningkatnya harga avtur (bahan bakar pesawat) penerbangan haji.
- Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal Arab Saudi yang berdampak langsung pada biaya operasional di tanah suci.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Secara makro, pemerintah mengusulkan total kebutuhan anggaran BPIH 2027 mencapai 858,74 juta riyal Arab Saudi atau setara Rp4,007 triliun, dengan asumsi nilai tukar 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp4.666,67.
Abidin meminta masyarakat untuk tetap tenang karena seluruh angka yang beredar masih harus melewati mekanisme pembahasan ketat di parlemen. Hasil akhir dari Panja Haji nantinya yang akan menjadi dasar ketetapan resmi antara DPR RI dan pemerintah.
"Jadi saya tegaskan sekali lagi, belum ada persetujuan dari DPR. Semua masih dalam tahap pembahasan komprehensif dan baru akan diputuskan setelah Panja selesai bekerja," pungkasnya.
