Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan ada keganjilan dari kelebihan bayar subsidi oleh Pemprov DKI kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Pasalnya, lanjutnya, kasus kelebihan bayar terjadi bukan hanya sekali.
Baca: AHY-Ibas Jangan Jadikan Kecemasan Publik, Komoditas Politik
"Ini sudah berapa kali terjadi, apa ada niat lain?" kata Gilbert yang dihubungi redaksi, Minggu (18/7).
Gilbert menegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan pihak yang mesti bertanggung jawab atas kelebihan bayar tersebut. Dia meminta Anies menjelaskan kenapa lebih bayar subsidi kepada Transjakarta dengan nilai fantastis bisa terjadi.
"Itu tanggung jawab gubernur, kenapa bisa overpay," tegasnya.
Kasus kelebihan bayar subsidi untuk TransJakarta termuat dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di semester II Tahun 2020. Dalam laporan itu disebutkan subsidi yang disetor Pemprov DKI kepada TransJakarta kelebihan Rp 415 miliar.
Adapun kasus kelebihan bayar lainnya yang disinggung Gilbert adalah pembelian alat pemadam kebakaran (damkar). Selisih uang lebih yang diserahkan Pemprov DKI mencapai Rp 6,5 miliar. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019, BPK menyebutkan kelebihan bayar terjadi pada empat paket pengadaan Damkar.
Menurut Gilbert, kelebihan bayar kepada TransJakartta tidak masuk akal sebab angkanya sangat besar. Oleh karenanya menurut dia, mustahil Pemprov DKI tidak menyadarinya.
Gilbert lantas mempertanyakan kinerja Inspektorat dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta yang tidak bisa mendeteksi lebih bayar subsidi dengan nilai ratusan miliar rupiah itu.
"Kecurigaan tentu timbul kenapa jumlah sedemikian besar bisa tidak diperhitungkan," tegasnya.
Sementara itu, politisi PKS sekaligus Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengaku komisi akan segera menindaklanjuti temuan BPK. Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera mengevaluasi semua temuan BPK.
"Akan kami evaluasi seluruh masukan dari BPK agar bisa diantisipasi ke depan, jangan sampai terjadi lagi di Pemda DKI," kata Aziz ketika dikonfirmasi AKURAT CO, Jakarta, Jumat (16/7).
Baca: Nyatanya! Anies Habiskan Energi Untuk Hal yang Tak Mendesak
Meski begitu Aziz mengatakan kejadian lebih bayar terjadi pada periode 2018-2019, sehingga pihaknya di komisi B DPRD DKI tak tahu akar masalah persoalan tersebut. Sebab, saat itu Komisi B masih dijabat anggota periode sebelumnya.
"Temuan BPK ini kejadiannya tahun 2018-2019 masih pada saat anggota dewan periode yang lalu, kami belum memantau hal ini secara detail," tuturnya. Dilansir dari akurat co.
