Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan komitmen parlemen untuk berpihak pada rakyat, khususnya ratusan karyawan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang menjadi korban salah kelola di tubuh BUMN farmasi tersebut.
Ia menilai pemerintah, melalui Kementerian BUMN, tidak dapat melepaskan tanggung jawab terhadap nasib para pekerja yang hingga kini belum memperoleh hak-haknya.
“Negara tidak bisa membiarkan rakyatnya lapar hanya karena pejabatnya lambat mengambil keputusan. DPR justru harus bergerak lebih cepat,” kata Adian saat memimpin pertemuan BAM DPR RI dengan perwakilan eks karyawan IGM di kantor PT Indofarma Tbk, Bekasi, Jawa Barat, dikutip Rabu (12/11).
Menurut Adian, DPR akan menggunakan seluruh kewenangan politiknya untuk menuntaskan persoalan tersebut.
BAM DPR RI, lanjutnya, akan segera memanggil manajemen Indofarma, pihak kurator, serta Kementerian BUMN untuk dimintai pertanggungjawaban atas tunggakan hak pekerja yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Yang bersalah bukan karyawan. Mereka sudah bekerja dan memenuhi kewajibannya. Tapi pejabat yang salah kelola justru tetap menikmati jabatan dan gaji besar. Itu tidak adil,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Adian menilai kasus Indofarma harus menjadi pelajaran penting agar BUMN tidak hanya dipandang sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan moral negara terhadap rakyatnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap tanggung jawab sosial dan kemanusiaan dalam mengelola perusahaan negara.
“DPR tidak akan diam ketika rakyat dikorbankan. Kami akan terus menekan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
