Jakarta, Gesuri.id - Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Richard Hasudungan Siahaan, menegaskan komitmennya mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan akses permodalan, pemasaran, pelatihan, hingga kemitraan.
Program tersebut akan menjadi fokus kerja BPEK setelah pengurus periode 2025–2030 resmi dilantik.
“BPEK tidak boleh berhenti pada gagasan. Kami akan bekerja berbasis data, memperkuat akses permodalan, pasar, pelatihan, serta membangun kemitraan agar potensi ekonomi rakyat di Jakarta dapat berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Richard, Selasa (6/11/2026).
Richard mengatakan, BPEK tidak ingin sekadar menjadi bagian dari struktur organisasi partai. Keberadaan lembaga tersebut harus diwujudkan melalui program yang terukur, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, agenda awal BPEK akan difokuskan pada penyusunan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Langkah tersebut diawali dengan pendataan dan pemetaan kebutuhan masyarakat agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi serta persoalan di lapangan.
Dengan pemetaan tersebut, berbagai bentuk dukungan dan program pemberdayaan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Pembentukan BPEK ditetapkan melalui Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Nomor 010/KPTS/DPD-DKI/X/2026. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam struktur organisasi, Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja dan Sekretaris DPD Pantas Nainggolan bertindak sebagai Pengarah. Sementara jajaran penanggung jawab terdiri atas Hilda Kusuma Dewi, Dr. Pierre Senjaya, dan Sirapop.
Posisi Kepala BPEK dipercayakan kepada Richard Hasudungan Siahaan, didampingi R. Raafi Adhi Rahman sebagai Sekretaris dan Henry Setiawan sebagai Bendahara.
Sekretaris BPEK DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, R. Raafi Adhi Rahman, menilai soliditas organisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan agenda pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Pelantikan ini menjadi awal dari kerja bersama. Kami ingin membangun BPEK sebagai organisasi yang terbuka terhadap kolaborasi dan mampu menghubungkan berbagai potensi yang ada, baik di internal organisasi maupun dengan masyarakat dan mitra di luar organisasi,” ujar Raafi.
Menurut Raafi, perencanaan program harus diikuti dengan koordinasi antarkomponen serta kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai mitra. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Ia juga menilai banyaknya bidang dalam struktur BPEK merupakan modal penting untuk menjangkau beragam kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Pemberdayaan ekonomi memiliki banyak aspek. Karena itu, kami akan memperkuat koordinasi antarkomponen BPEK agar setiap bidang dapat saling mendukung dan program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, struktur BPEK mencakup sejumlah bidang, antara lain program dan kajian, pengembangan koperasi dan UMKM, pelatihan dan pendampingan, serta hubungan antarlembaga dan pemerintahan.
Selain itu, terdapat sejumlah biro yang secara khusus menangani permodalan, produk dan pemasaran, akses pasar dan kemitraan, hukum, digitalisasi dan teknologi, hingga distribusi dan rantai pasok.
Sementara itu, Bendahara BPEK DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Henry Setiawan, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik dan bertanggung jawab untuk menopang seluruh program pemberdayaan ekonomi.
“BPEK harus dibangun dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan organisasi harus berjalan seiring dengan program pemberdayaan agar setiap langkah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat,” ujar Henry.
Henry mengatakan, penguatan ekonomi rakyat membutuhkan konsistensi, perencanaan matang, serta pengelolaan program secara profesional. Karena itu, fondasi organisasi harus diperkuat sejak awal agar setiap agenda dapat berjalan sesuai tujuan.
“Kita ingin membangun fondasi yang kuat sejak awal. Ketika organisasi tertata dan program memiliki perencanaan yang baik, maka upaya membangun kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Melalui penguatan struktur, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor, BPEK DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi wadah yang menghubungkan potensi ekonomi masyarakat dengan akses permodalan, pelatihan, teknologi, serta jaringan pemasaran yang lebih luas.
