Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan dukungan penuh Komisi VI terhadap Program Pemerintah Tiga Juta Rumah yang turut didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Program ini dinilai strategis untuk mengatasi tingginya backlog perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adisatrya menyampaikan backlog perumahan MBR saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, sejak awal dicanangkan, Komisi VI DPR RI secara konsisten mendukung realisasi program 3 Juta Rumah.
“Ini bukan sekadar membangun rumah. Jika program ini berjalan dengan baik, efek domino terhadap perekonomian akan sangat besar,” ujar Adisatrya kepada Wartawan, dikutip dari visi.news, Selasa (27/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, pembangunan perumahan akan menggerakkan berbagai sektor industri pendukung, mulai dari industri bahan bangunan hingga perekonomian lokal di sekitar kawasan hunian.
Selain itu, menurutnya keberadaan perumahan baru juga akan mendorong pertumbuhan pedagang kecil, ritel, dan UMKM sehingga akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Namun demikian, Adisatrya menekankan perbankan hanya merupakan salah satu aspek dalam keberhasilan program ini. BTN berperan utama dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi konsumen, sementara tantangan di sisi hulu, terutama permasalahan pertanahan, masih cukup besar.
“Kalau dihitung secara timeline, target 3 juta rumah dalam lima tahun berarti sekitar 600 ribu rumah per tahun. Faktanya, capaian itu belum terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, meskipun BTN dinilai siap dari sisi pembiayaan, keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam penyediaan lahan yang sesuai dan terjangkau.
Adisatrya juga menyoroti persoalan lokasi perumahan yang kerap jauh dari pusat aktivitas kerja MBR, khususnya di wilayah Jabodetabek. Jarak hunian yang terlalu jauh dinilai justru membebani pekerja berpenghasilan rendah akibat tingginya biaya transportasi.
“Masalah tanah ini tidak sederhana. Harus dipikirkan juga konektivitas agar MBR tidak hanya memiliki hunian layak, tetapi juga tetap dekat dengan tempat kerja,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI mengapresiasi pemaparan dan pembaruan yang disampaikan BTN terkait perkembangan Program 3 Juta Rumah. Namun, Adisatrya menegaskan bahwa BTN tidak bisa bekerja sendiri dan perlu terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
“BTN sudah on track, tapi sinergi dengan kementerian dan lembaga lain harus terus ditingkatkan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutupnya.
