Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan, meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk meningkatkan dukungan terhadap Komando Daerah Militer II/Sriwijaya guna memperkuat pengawasan wilayah pesisir, khususnya di kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya.
"Kementerian Pertahanan harus memberikan dukungan kepada Kodam II/Sriwijaya, baik dari segi alutsista maupun alat deteksi untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan dan mencegah kegiatan ilegal di sepanjang pesisir wilayah tersebut," kata Nico usai agenda pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, dikutip Jumat (13/3/2026).
Ia menilai dukungan tersebut penting untuk memperkuat pengamanan terhadap potensi kegiatan ilegal yang dapat terjadi di sepanjang wilayah pesisir yang menjadi tanggung jawab Kodam II/Sriwijaya.
Menurutnya, penguatan tidak hanya dilakukan melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga melalui perangkat deteksi seperti radar untuk memantau aktivitas di pelabuhan maupun perairan sekitar.
Berdasarkan pengamatannya, kawasan pesisir di wilayah kerja Kodam II/Sriwijaya tergolong sensitif sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Selain memperkuat pengamanan darat melalui pembangunan pos-pos penjagaan, ia menilai pengawasan di wilayah laut juga perlu ditingkatkan agar berbagai aktivitas ilegal dapat dicegah sejak dini.
Di sisi lain, Nico juga menyoroti pentingnya penambahan radar untuk memperkuat sistem pengawasan. Saat ini, pengawasan radar disebut masih mengandalkan fasilitas yang berada di Tanjung Pinang dan Batam, yang dinilai belum cukup untuk memantau seluruh wilayah yang rawan.
Selain persoalan pengamanan wilayah, Komisi I DPR RI juga memantau dampak konflik global di kawasan Timur Tengah terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI). Nico menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memastikan keamanan WNI di wilayah konflik.
“Kami sudah meminta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan pengamanan secara ketat dan melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang berada di daerah konflik." ujarnya.
Menurut Nico, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah ketika konflik internasional terjadi. Selain memastikan perlindungan bagi warga negara di luar negeri, Indonesia juga diharapkan dapat memainkan peran diplomatik sebagai penengah dalam upaya penyelesaian konflik.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama terkait pasokan energi. Kenaikan harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.
“Setiap kenaikan 10 dolar harga minyak dunia dapat menambah beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," pungkasnya.
