Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,562 triliun. Angka tersebut lebih besar Rp428,71 miliar dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya sebesar Rp1,133 triliun.
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2027 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/12157/AG.05.02/09/2026 tanggal 9 September 2026 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.562.478.218.000,” ungkap Adisatrya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kemendag, dikutip Sabtu (19/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Adisatrya hadir sebagai pimpinan raker yang membahas alokasi anggaran Kemendag untuk tahun anggaran 2027.
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam kesempatan yang sama memaparkan anggaran Kemendag pada 2027 mengalami peningkatan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp1.296.882.954.
Menurut Budi, anggaran Kemendag pada 2027 meningkat sebesar Rp265.595.264 atau bertambah 20,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia merinci, alokasi pagu anggaran yang disetujui pada 2027 akan digunakan untuk sejumlah program, di antaranya sektor perdagangan dalam negeri sebesar Rp91.277.876.
Anggaran perdagangan dalam negeri tersebut meningkat 208,24 persen dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp29.612.410.
Selanjutnya, alokasi untuk perdagangan luar negeri pada 2027 sebesar Rp120.238.592. Angka tersebut meningkat 58,02 persen dibandingkan alokasi pada 2026 sebesar Rp76.091.883.
Sementara itu, dukungan manajemen mendapat alokasi terbesar, yakni Rp1.350.961.750. Anggaran tersebut meningkat 13,41 persen dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp1.191.178.661.
Selain pagu yang telah disetujui, Budi juga mengusulkan tambahan anggaran Kemendag pada 2027 sebesar Rp1,86 triliun untuk sejumlah program.
Salah satu usulan tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan revitalisasi 200 pasar rakyat dengan nilai anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
Selain itu, usulan tambahan anggaran juga mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) Sumatra sebesar Rp344,13 miliar.
Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan atau revitalisasi 56 pasar rakyat di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
