Jakarta, Gesuri.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak hanya berpangku tangan dan bersikap terbuka terhadap kritik, melainkan segera membuktikannya melalui langkah evaluasi dan perbaikan nyata di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Charles menyusul pernyataan Kepala BGN, Sudaryono, yang mengklaim lembaganya terbuka terhadap berbagai kritik dan aspirasi publik.
Namun, Charles menilai ada jurang pemisah yang lebar antara sekadar mau mendengarkan kritik dengan kemauan keras untuk mengeksekusi rekomendasi perbaikan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Menurut saya, ada perbedaan besar antara mau mendengarkan kritik dan mau menjalankan saran atau rekomendasi yang diberikan. Selama ini masyarakat sipil sudah berulang kali menyampaikan masukan. Persoalannya, sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh BGN?" ujar Charles, Jumat (30/10).
Sorotan utama Charles tertuju pada kasus keracunan massal yang terus berulang dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah ini. Berdasarkan data yang dipegangnya, jumlah korban keracunan kini telah mendekati angka 60 ribu orang sebuah angka yang dinilai fantastis dan mengkhawatirkan karena mayoritas korbannya adalah anak-anak.
"Faktanya, kasus keracunan MBG masih terus terjadi. Bahkan jumlah korban keracunan sudah mendekati 60 ribu orang. Ini bukan angka kecil. Ini puluhan ribu warga, terutama anak-anak, yang seharusnya mendapatkan manfaat program pemerintah, tetapi justru mengalami gangguan kesehatan," tegasnya.
Tidak hanya menyoroti lemahnya pengawasan teknis, Charles memandang bahwa persoalan ini sudah merambah ke ranah desain penyelenggaraan program. Ia menilai sistem produksi dan distribusi makanan dalam skala besar melalui dapur terpusat memiliki celah risiko keamanan pangan yang tinggi, sehingga mendesak untuk dikaji ulang.
Sebagai solusi alternatif, ia kembali mendorong penerapan dapur berbasis sekolah. Melalui sistem ini, proses pengolahan, pendistribusian, hingga pengawasan mutu makanan diklaim dapat dikontrol lebih ketat dan dekat dengan para penerima manfaat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Saya sudah berulang kali mendorong perubahan desain pelaksanaan MBG, termasuk penerapan dapur berbasis sekolah agar proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan lebih dekat dengan penerima manfaat," tambahnya.
Di akhir keterangannya, politisi tersebut juga mempertanyakan konsistensi BGN terhadap komitmen zero tolerance (tanpa toleransi) terhadap kasus keracunan makanan. Ia mendesak agar komitmen tersebut tercermin lewat aksi pencegahan yang konkret di lapangan.
Charles turut mengingatkan agar wacana transformasi "MBG 2.0" tidak sekadar menjadi gincu kosmetik untuk mengubah tampilan atau kemasan program semata. Pembenahan harus menyentuh akar permasalahan yang paling mendasar.
"Ukuran keberhasilan transformasi bukan seberapa terbuka BGN menerima kritik, tetapi seberapa jauh kritik tersebut benar-benar dijalankan dan menghasilkan perubahan nyata," pungkasnya.
