Riau, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menekankan pentingnya sinergi dengan Polda Riau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (19/10/2026).
“Harapan seluruh masyarakat Riau tentunya, tadi sudah saya sampaikan juga kondisi terkini Provinsi Riau terkait dengan pendapatan yang membutuhkan penambahannya dan dorongan dari Bapak Kapolda,” kata Kaderismanto, Senin (19/10/2026).
Kaderismanto mengatakan, peningkatan pendapatan daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kepolisian, agar potensi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dapat dioptimalkan.
Menurutnya, koordinasi antara DPRD dan Polda Riau diperlukan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Selain membahas optimalisasi sektor perpajakan, pertemuan tersebut juga menyoroti sejumlah isu strategis yang membutuhkan penanganan lintas instansi. Isu tersebut meliputi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pemberantasan peredaran gelap narkoba, penguatan program green policing, serta pelestarian hutan mangrove.
Kaderismanto berharap Kapolda Riau yang baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pimpinan sebelumnya. Keberlanjutan program tersebut dinilai penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta perlindungan lingkungan di Provinsi Riau.
“Kehadiran Pak Kapolda yang baru diharapkan meneruskan apa yang menjadi program Kapolda yang lama. Dan tentu kita ingin bersinergi, mendorong sekuat-kuatnya agar memang semua isu strategis ini dapat dibantu untuk dituntaskan, terutama bagaimana peningkatan pendapatan daerah ini,” tuturnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Riau itu juga menegaskan pentingnya kemitraan antara DPRD dan kepolisian dalam mengawal berbagai agenda pembangunan daerah. Kolaborasi kedua institusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif, baik dalam meningkatkan penerimaan daerah maupun menangani persoalan hukum dan lingkungan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi. Sinergi antara DPRD dan Polda Riau diharapkan dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Meski demikian, optimalisasi penerimaan dari PKB dan BBNKB tetap membutuhkan langkah tindak lanjut yang konkret agar potensi pendapatan daerah dapat tergarap maksimal. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat PAD Riau sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
