Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyoroti aksi mahasiswa tandingan yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia mempertanyakan sumber pendanaan dan pihak yang menginisiasi aksi tersebut, terutama setelah muncul pengakuan salah satu peserta bahwa dirinya hadir atas undangan komunitas dan mendapat bayaran.
"Satu pihak bersuara karena nurani, pihak lain bersuara karena amplop," ujar Guntur, Jumat (30/10/2026).
Guntur membandingkan aksi pada Kamis tersebut dengan demonstrasi ribuan mahasiswa sehari sebelumnya, Rabu (28/10/2026), yang menyampaikan kritik dan tuntutan kepada pemerintah. Menurutnya, mahasiswa yang menggelar demonstrasi pada Rabu datang dengan biaya sendiri, tetapi justru menghadapi penghadangan aparat dan sejumlah peserta dilaporkan ditangkap.
Sebaliknya, aksi pada Kamis disebutnya sebagai demonstrasi tandingan yang menyuarakan dukungan terhadap pemerintah. Guntur juga menyoroti kemegahan panggung acara, kehadiran Raffi Ahmad dan sejumlah selebriti, serta dugaan adanya fasilitas dari Polda Metro Jaya.
Sorotan lainnya tertuju pada seorang peserta yang mengenakan jaket almamater Universitas Dian Nusantara (UNDIRA), tetapi mengaku sebagai mahasiswa BSI. Guntur menyebut pihak kampus telah membantah pengakuan tersebut.
Ia juga menyinggung video klarifikasi peserta yang bersangkutan. Dalam video itu, menurut Guntur, peserta tersebut mengaku hadir atas undangan komunitas dan memperoleh bayaran.
Atas berbagai hal tersebut, Guntur meminta pihak-pihak terkait membuka secara transparan siapa yang mengorganisasi kegiatan, menggalang peserta, hingga menyediakan pembiayaan. Ia juga mempertanyakan besaran uang yang diberikan kepada peserta serta sumber anggaran yang digunakan.
"Maka pertanyaannya wajib dijawab terang-terangan. Komunitas apa yang menggalang mereka? Siapa yang membayar, berapa? Dan dari anggaran mana?" jelasnya.
Guntur menilai kemunculan aksi tersebut di tengah momentum peringatan Sumpah Pemuda mencederai semangat persatuan dan perjuangan kaum muda. Karena itu, ia mendesak agar pihak yang menginisiasi dan menggalang peserta aksi di Bundaran HI diungkap secara terbuka.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar publik dapat mengetahui latar belakang penyelenggaraan aksi, termasuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas maupun anggaran yang tidak semestinya.
