Jakarta, Gesuri.id - Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional.
Rekomendasi tersebut akan menjadi masukan jangka pendek bagi pemerintah maupun jangka panjang dalam revisi Undang-Undang Pangan.
Ia menjelaskan, kunjungan lapangan ke Gudang Bulog Subang merupakan bagian dari kerja legislatif guna merumuskan kebijakan berbasis fakta di lapangan.
Alex menekankan bahwa persoalan kelangkaan beras tidak bisa hanya diselesaikan melalui kebijakan harga, melainkan juga harus mencakup aspek distribusi dan ketersediaan stok.
"Kita ingin seluruh elemen yang ada punya niat baik, diformulasikan dari hulu sampai hilir. Dengan begitu tata kelola beras dan jagung bisa lebih efektif dan adil," kata Alex, dikutip pada Selasa (9/9/2025).
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Panja adalah penetapan harga gabah oleh Presiden sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.
Alex menilai kebijakan ini positif karena memberikan jaminan harga bagi petani, namun belum sepenuhnya terhubung dengan sistem tata kelola hilir seperti harga eceran tertinggi (HET) beras.
"Ke depan, kebijakan ini harus diperbaiki secara menyeluruh. Tidak cukup hanya bicara soal harga gabah, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana turunan harga itu sampai ke konsumen," ujarnya.
Lebih lanjut, Panja akan mendorong integrasi kebijakan hulu-hilir agar dampak keputusan harga gabah dapat dirasakan oleh seluruh rantai pasok pangan, mulai dari petani hingga konsumen.
"Kalau tidak terintegrasi, hasilnya hanya parsial dan berpotensi menimbulkan masalah baru," tegasnya.
Alex juga berharap hasil kerja Panja dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi petani dari permainan harga yang merugikan.
"Rekomendasi ini bukan hanya untuk menjawab masalah hari ini, tetapi juga untuk memastikan pangan kita dikelola secara berkelanjutan di masa depan," pungkasnya
