Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah "Oneng" Pitaloka, menyoroti besarnya anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang mencapai lebih dari Rp288 miliar pada tahun 2026.
Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama jajarannya.
"Yang terbesar Sekretariat Kementerian Koperasi Rp288.669.382.000. Ini menjadi catatan penting, untuk program kesekretariatannya saja lebih besar ketimbang program-program lain," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dipaparkan, pagu anggaran untuk Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kemenkop sebesar Rp84 miliar, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Rp63 miliar, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Rp57 miliar, Deputi Bidang Pengawasan Rp37 miliar, anggaran dekonsentrasi Rp176 miliar, anggaran LPDB Rp226 miliar, dan anggaran Dekopin Rp3 miliar.
Tak berhenti di situ, Rieke juga menyoroti besaran gaji dan tunjangan di kementerian yang dipimpin Budi Arie tersebut.
"Gaji itu, gaji dan tunjangan sebesar Rp194 miliar. Nah, gajinya itu berapa? Tunjangannya berapa? Sekalan tukin berapa," tanya dia.
Rieke meminta Menkop Budi Arie melakukan perincian atas gaji dan tunjangan yang dimaksud.
Menurutnya, seluruh lembaga negara termasuk Kemenkop saat ini harus merelokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Jadi, nanti mohon ini, gaji dan tunjangan dibreakdown. Apa saja komponennya. Kemudian untuk dukungan operasional umum, layanan keuangan barang dan jasa, in apa saja? Sudahlah pak, yang dibutuhkan itu betul seperti teman-teman bilang, adalah penguatan untuk KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)-nya disisir lagi. Mana yang bisa direalokasikan untuk penguatan, kalau ada 80 ribu (KDMP). Berapa banyak yang mau dibackup," tegasnya.
Dalam rapat kerja itu, Kemenkop diketahui meminta tambahan anggaran sebesar Rp7.854.658.751.000 (Rp7,8 triliun). Rinciannya untuk dukungan manajemen Rp514.128.436.000 (Rp514 miliar), perkoperasian reguler Rp2.813.039.275.000 (Rp2,8 triliun), dan perkoperasian dana dekonsentrasi Rp4.527.491.040.000 (Rp4,5 triliun).
