Ikuti Kami

Alpa Rapat DPR, PDI Perjuangan Minta Jokowi Tegur Mendag

Kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru) juga belum ada.

Alpa Rapat DPR, PDI Perjuangan Minta Jokowi Tegur Mendag
Ilustrasi. Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Presiden Jokowi.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya rapat kerja antara komisinya dengan Kementerian Perdagangan yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas), yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu (14/12).

Baca: PDI Perjuangan Nomor Urut Tiga di Pemilu 2024

Padahal, menurut Deddy, besok sudah diadakan rapat paripurna penutupan masa sidang. Sementara kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru) juga belum ada.

“Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,” ungkap Deddy yang merupakan legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu, Rabu (14/12).

Deddy juga menuturkan, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian.

“Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara ini.

Selama pemerintahan Jokowi, menurutnya, baru kali ini Menteri Perdagangan berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan Mendag.

“Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Deddy mengatakan, seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi VI melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya.

Artinya, kata Deddy, masa ini adalah saat yang krusial. Di mana Komisi VI DPR ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat.

“Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,” tukasnya.

Baca: PDI Perjuangan Tak Mau Curi Start Kampanye, Ikuti Aturan KPU

Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan berniat baik. Bahkan, Deddy menduga, dirinya curiga bahwa Menteri Perdagangan memang sengaja menghindar dari Komisi VI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.

“Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng pemerintah yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR,” pungkas Deddy.

Quote