Samarinda, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti minimnya sosialisasi program Gratispol yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Ia menilai banyak warga masih bingung terhadap alur dan persyaratan program sehingga perlu evaluasi menyeluruh pada tahun pertama pemerintahan Rudy–Seno.
“Program Gratispol yang menjadi visi-misi gubernur masih bisa berjalan maksimal, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis,” kata Ananda, Kamis (26/2/2026).
Meski demikian, politisi PDIndonesia Perjuangan itu menegaskan persoalan utama saat ini bukan pada anggaran, melainkan pada kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil reses DPRD, masih banyak warga yang belum memahami mekanisme maupun persyaratan administrasi program tersebut.
“Persyaratan dan aturan administrasinya sebenarnya sudah ada. Yang kurang itu sosialisasinya, sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham,” jelasnya.
Menurut Nanda, kebingungan di lapangan kerap memicu munculnya aduan, mulai dari warga yang merasa tidak menerima bantuan hingga bantuan yang disebut terhenti di tengah jalan.
Padahal, alokasi anggaran sekitar Rp4,7 triliun dinilai masih cukup untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis meski terjadi pemangkasan dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Ia pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaksimalkan sosialisasi melalui berbagai kanal, baik platform digital maupun pendekatan langsung ke tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT.
“Perjalanan program ini harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala, supaya hasilnya jelas dan bisa terus diperbaiki,” tegasnya.
Ananda menambahkan, seluruh program Gratispol telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga pemerintah daerah wajib menjalankannya secara maksimal meskipun tengah menghadapi penyesuaian fiskal akibat pengalihan dana transfer pusat.
