Kab. Malang - Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Ahmad Mubarok, memastikan tunjangan guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Malang akhirnya resmi cair setelah sempat menjadi keluhan di kalangan tenaga pendidik.
“Alhamdulillah, kemarin sudah di-ACC, sudah clear. Anggaran untuk guru-guru TK sudah cair, termasuk tunjangan-tunjangan yang sebelumnya sempat nyandol. Sekarang sudah beres,” kata Zulham, Rabu (18/3/2026).
Dalam keterangannya, Zulham mengungkapkan bahwa tunjangan sebesar Rp250 ribu per bulan telah dibayarkan secara rapel selama tiga bulan, sehingga masing-masing guru menerima Rp750 ribu. Ia memastikan seluruh proses administrasi hingga pengesahan anggaran telah rampung.
Pencairan ini menjadi angin segar bagi para guru yang sebelumnya harus menunggu kepastian atas hak mereka. Zulham mengakui keterlambatan tersebut tidak lepas dari dinamika kebijakan serta penyesuaian anggaran di tingkat daerah maupun pusat.
“Kalau terjadi merger, otomatis ada sekolah yang tidak bisa menerima anggaran. Ini yang kemudian berimbas pada skema bantuan dan tunjangan. Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menyoroti kebijakan penggabungan (merger) sekolah, khususnya di jenjang SD, yang berdampak pada distribusi anggaran pendidikan. Menurutnya, perubahan struktur sekolah turut memengaruhi alokasi bantuan dan tunjangan.
Tak hanya itu, Zulham juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi arah kebijakan nasional. Ia menilai efisiensi memang penting, namun tidak boleh mengorbankan sektor fundamental seperti pendidikan.
“Kita memahami kondisi keuangan negara. Tapi yang perlu digarisbawahi, hak guru tidak boleh hilang. Kalau pun ada penyesuaian karena efisiensi, jangan sampai mengurangi semangat dan kesejahteraan mereka,” ucapnya.
Sebagai anggota dewan yang membidangi pendidikan, Zulham mendorong langkah konkret ke depan, termasuk relaksasi kebijakan serta peningkatan tunjangan secara bertahap agar kesejahteraan guru semakin terjamin.
“Perjuangan guru ini harus dihargai. Harapannya, ke depan tunjangan bisa ditingkatkan, minimal mengikuti kebutuhan hidup. Jangan stagnan, apalagi sampai tergerus efisiensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Malang juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah.
“Daerah berharap ada evaluasi dari pusat, terutama kebijakan yang berdampak langsung pada guru dan sekolah. Jangan sampai kebijakan bagus di atas, tapi menyulitkan di bawah,” ungkapnya.
Dengan telah cairnya tunjangan tersebut, DPRD memastikan akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan agar tidak lagi terjadi keterlambatan maupun ketidakpastian.
“Ini komitmen kami, pendidikan harus jadi prioritas. Guru harus tenang, tidak lagi dipusingkan soal haknya. Karena kalau guru sejahtera, kualitas pendidikan kita juga akan ikut terangkat,” tuturnya.
Pencairan tunjangan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran pendidikan di Kabupaten Malang, sekaligus menegaskan bahwa kesejahteraan guru tidak boleh lagi terpinggirkan di tengah berbagai tekanan kebijakan fiskal.
