Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa realisasi pelaksanaan program untuk tahun anggaran 2025 telah mencapai sekitar 69 persen. Ia menilai capaian ini sudah berjalan sesuai tahapan, termasuk berbagai penyesuaian dengan arah kebijakan nasional dan daerah.
"2025 sudah masuk ke angka 69 persen ya, Sedang berjalan," kata Ananda, Senin (28/7/2025).
Menurut Ananda, percepatan realisasi ini tak lepas dari sejumlah penyesuaian penting, termasuk arahan langsung dari Presiden RI, Gubernur Kalimantan Timur, serta Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyebut hal ini menjadi momen penting karena bertepatan dengan periode transisi pemerintahan.
"Kan kemarin juga ada pergeseran atas penjabaran TA 2025, yang mana dari instruksi Presiden, instruksi Gubernur, dan juga Surat Edaran Kemendagri," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi signifikan karena hampir seluruh struktur pemerintahan mengalami pembaruan. Hal ini membuat seluruh program perlu disesuaikan dengan visi-misi yang baru.
"Tahun ini kita kan banyak barunya. DPRD baru, kepala daerah baru, visi misi baru, RPJMD juga baru, jadi harus banyak yang tersesuaikan," tutur Ananda Emira Moeis.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong integrasi delapan agenda pembangunan strategis nasional (Astacita) serta visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan daerah.
"Jadi proses itu berjalan dengan tahapan dan sudah diimplementasikan. Jadi seperti misalkan kepala daerah punya program ‘gratisPol’ Tahun 2025 sudah berjalan," terang Ananda.
Meski sebagian program masih dalam tahap awal pelaksanaan, Ananda mengungkap bahwa anggaran yang digelontorkan cukup besar. Salah satunya untuk mendukung program-program unggulan seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
"Kalau tidak salah, Itu ada Rp185 miliar kalau tidak salah," ucap Ananda.
Ia menambahkan bahwa pergeseran nilai anggaran tahun ini dilakukan untuk memperkuat sektor prioritas pemerintah provinsi.
"Nilai pergeserannya itu cukup besar karena diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga ekonomi kerakyatan," tegasnya.
Namun demikian, Ananda menekankan bahwa sebagai pimpinan DPRD, dirinya hanya bisa memberikan penjelasan terbatas sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.
"Jadi saya bisa bahasnya hanya sebatas itu saja," pungkasnya.
