Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memastikan bahwa rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program strategis daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa langkah penghematan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik tanpa mengorbankan kegiatan penting yang mendukung kinerja lembaga.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Efisiensi bukan berarti memangkas kegiatan penting. Tujuannya agar anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi dampak yang lebih luas. Kegiatan peningkatan kapasitas seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) tetap perlu dijalankan,” jelas Ananda, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, penyesuaian anggaran merupakan langkah realistis menghadapi proyeksi penurunan pendapatan daerah. Namun, kebijakan efisiensi harus disusun secara cermat agar tidak menghambat program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat maupun peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Ananda menilai, Bimtek memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh karena itu, meskipun transfer dana dari pemerintah pusat diprediksi menurun, DPRD Kaltim berkomitmen menjaga mutu program kerja yang sudah direncanakan.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim dijadwalkan menggelar rapat koordinasi untuk menyesuaikan rancangan Peraturan APBD 2026, yang diperkirakan mengalami penurunan nilai cukup signifikan.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
“Situasi ini menjadi tantangan bagi kami untuk tetap produktif dan profesional. Efisiensi harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja, bukan sekadar penghematan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan. Ia menilai, efisiensi yang dilakukan dengan tepat justru dapat memperkuat akuntabilitas dan efektivitas lembaga dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Walaupun ada keterbatasan anggaran, kinerja DPRD harus tetap optimal. Masyarakat tetap harus merasakan manfaat dari setiap keputusan yang diambil,” pungkasnya.
