Jakarta, Gesuri,id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan, pentingnya pengawasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan dinas pendidikan daerah setempat bilamana ingin menjadikan program pengiriman anak nakal ke barak militer secara nasional.
Hal disampaikan Andreas menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak nakal dikirim ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
“Harus tetap ada di bawah Kemdikdasmen dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan setempat,” kata Andreas kepada Kedai Pena, Minggu,(11/5/2025).
Andreas menjelaskan, bahwa otoritas pengawasan terkait program pengiriman anak nakal ke barak militer secara nasional berada di Kemendikdasmen dan stakeholder terkait lantaran hal itu masih berada dalam fungsi pendidikan
“Otoritas pengawasan harus tetap oleh Dinas Pendidikan dan stake holder pendidikan, karena ini fungsi pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran HAM silakan masyarakat melaporkan,” jelas Andreas.
Meski demikian, Andreas mengingatkan, apabila nantinya program pengiriman ke barak militer secara nasional dilakukan secara paksa maka akan melanggar prinsip perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.
“Kalau metode pendidikan militer dan dilaksanakan dengan paksaan, jelas itu melanggar prinsip perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan,” jelas Andreas.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
“Tapi kalau dilaksanakan dan diikuti secara sukarela dengan izin orang tua untuk pembinaan mental dan meningkatkan disiplin anak-anak dengan kasus-kasus khusus, saya kira-kira sah-sah saja,” tandas Andreas.
Diketahui, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak nakal dikirim ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil.
Kementerian HAM, kata dia, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen) untuk mengeluarkan peraturannya.
