Jakarta, Gesuri.id - Palembang, Gesuri.Id— Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang gencar dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang belakangan ini memicu gelombang keluhan dari lapangan.
Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah, sejumlah pedagang mengaku tidak hanya kehilangan tempat berjualan, tetapi juga terindikasi menjadi korban pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat.
Temuan ini terungkap setelah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik. Hasilnya, para pedagang mengaku dimintai sejumlah uang sebagai “jaminan” agar diperbolehkan kembali berjualan pasca penertiban.
Baca: Ganjar Tegaskan Haul Bung Karno Padukan Semangat Spiritual
Anggota DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro menyebut praktik ini tidak hanya mencoreng wajah Satpol PP, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan aturan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tapi pelecehan terhadap aturan. Pedagang adalah penggerak ekonomi yang masih bertahan di tengah lesunya daya beli masyarakat. Kalau razia hanya dijadikan peluang pungli, ini merusak kepercayaan publik,” tegas Andreas dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan (MP) III Tahun 2025 dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian tanggapan Wali Kota terhadap Pemandangan Umum delapan Fraksi DPRD atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan, pada Selasa (12/8/2025).
Andreas menilai praktik tersebut sudah berlangsung lama dan perlu dihentikan secara total. Ia mendesak Wali Kota melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap Kepala Satpol PP yang hampir tiga bulan menjabat.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Kalau tiga bulan tidak ada perubahan, harus ada pergantian. Dan jangan lagi menunjuk orang dalam, supaya pembenahan bisa benar-benar tuntas. Rantai pungli ini harus diputus,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya pembinaan internal agar Satpol PP dapat menjalankan tugas penegakan aturan dengan profesional, humanis, dan bebas praktik korupsi.
“Satpol PP harus menegakkan aturan, bukan mencari keuntungan pribadi. Pedagang berhak berjualan dengan tenang tanpa takut menjadi korban pungli,” pungkasnya.
