Surabaya, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mendesak pemerintah daerah memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan.
Langkah ini dinilai mendesak menyusul masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur yang kian memprihatinkan.
Renny menegaskan, momentum Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bertema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” tidak boleh sebatas agenda seremonial tahunan, melainkan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem perlindungan anak.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” tegas Renny, Selasa (22/7).
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur masih tergolong tinggi. Menurut Renny, penanganan masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada penegakan hukum di hilir, melainkan harus menyasar pencegahan di hulu.
Pencegahan tersebut mencakup penguatan pola pengasuhan keluarga, pendidikan karakter, hingga peningkatan literasi digital.
Renny menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang membawa ancaman baru bagi anak-anak, seperti perundungan siber (cyberbullying), eksploitasi seksual secara daring, hingga paparan konten dewasa.
"Kebijakan perlindungan anak harus adaptif dan mampu menjawab ancaman di era digital ini," jelas Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.
Selain ancaman kekerasan, Renny menyoroti sederet masalah sistemik lain yang masih membayangi anak-anak di Jawa Timur, mulai dari kasus putus sekolah, tengkes (stunting)/pemenuhan gizi, krisis kesehatan mental, hingga minimnya perlindungan sosial bagi anak dari keluarga rentan.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ia menegaskan, seluruh persoalan ini wajib masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
“Fondasi Indonesia Emas 2045 dimulai dari anak-anak hari ini. Setiap kebijakan daerah harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mendorong penguatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), perluasan program edukasi pengasuhan, serta kolaborasi lintas sektor agar sistem perlindungan anak berjalan optimal di seluruh pelosok Jawa Timur.
