Ikuti Kami

Antisipasi Krisis Air, DPRD Banten Desak Pemprov Segera Tetapkan Status Darurat Kekeringan

Penanganan krisis air tidak boleh berhenti pada aksi tanggap darurat jangka pendek semata.

Antisipasi Krisis Air, DPRD Banten Desak Pemprov Segera Tetapkan Status Darurat Kekeringan
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa.

​Serang, Gesuri.id — Lambannya penetapan status darurat kekeringan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat sorotan tajam dari jajaran legislatif. Pemprov didesak untuk bertindak lebih responsif dan terukur dalam menghadapi dampak musim kemarau panjang, alih-alih sekadar melakukan penanganan reaktif.

​Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa, di Serang, Kamis (27/8/2026).

Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa

​Yeremia menilai, langkah Pemprov Banten mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak memang patut diapresiasi. Namun, penanganan krisis air tidak boleh berhenti pada aksi tanggap darurat jangka pendek semata.

​"Kita menghargai langkah Pemprov Banten yang membantu distribusi air bersih. Namun, persoalannya tidak cukup hanya dengan mengirimkan air setelah masyarakat kesulitan. Kita perlu memandang kekeringan ini sebagai bencana yang harus diantisipasi secara komprehensif sejak awal," ujar Yeremia.

​Ia mengingatkan bahwa BMKG dan instansi terkait sejak awal telah memprediksi musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih kering dan datang lebih cepat. Wilayah Banten bagian utara bahkan diproyeksikan mengalami kemarau yang lebih panjang ketimbang wilayah lainnya.

​Yeremia mendesak Pemprov Banten tidak menunda penetapan status siaga atau darurat bencana hingga dampaknya meluas ke sektor-sektor vital.

Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar

​"Jangan menunggu masyarakat kesulitan air minum, fasilitas kesehatan terganggu, aktivitas sekolah terhambat, atau petani mengalami gagal panen massal, baru kemudian status darurat ditetapkan," tegasnya.

​Sebagai langkah konkret, Fraksi PDI Perjuangkan mendorong Pemprov Banten untuk segera merumuskan parameter teknis yang jelas dalam menetapkan status siaga maupun darurat kekeringan di tingkat provinsi. Indikator tersebut harus disusun berdasarkan integrasi data objektif dari BPBD, BMKG, Dinas Pertanian, PDAM, serta laporan berkala dari pemerintah kabupaten/kota se-Banten.

Quote