Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mengusulkan agar Pertamina bekerja sama dengan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM) yang meluas di sejumlah wilayah Bali.
Langkah tersebut dinilai perlu segera dilakukan untuk mempercepat pelayanan, terutama di SPBU yang mengalami kepadatan antrean.
“Dalam situasi krisis seperti ini saya memohon dengan kerendahan hati kepada semeton yang masih antre di SPBU dimanapun lokasinnya untuk bersabar,” ujar Parta dikutip di akun istagram pribadinya Kamis (15/10/2026).
Parta mengatakan, sejak pukul 14.00 WITA, dirinya berkeliling memantau antrean di sejumlah SPBU di Denpasar, Badung, dan Tabanan. Berdasarkan pemantauan langsung serta informasi yang diterimanya melalui media sosial dan WhatsApp, antrean BBM dilaporkan meluas hingga wilayah Selemadeg, bahkan Kintamani.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi tidak segera teratasi dalam satu malam. Ia memperkirakan antrean masih akan berlanjut selama dua hingga tiga hari ke depan sehingga diperlukan langkah cepat untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sudah keliling dari Denpasar, Badung, dan juga banyak menerima informasi bahwa antrian terjadi dimana-mana, bahkan sampai ke Kintamani,” kata Parta.
Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU segera berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membantu operasional pengisian BBM di lokasi yang mengalami kepadatan. Bantuan personel dinilai dapat menjadi solusi cepat ketika jumlah tenaga kerja SPBU tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.
Selain meminta dukungan aparat, Parta mendorong Pertamina dan pengelola SPBU memaksimalkan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia, termasuk mesin pompa atau dispenser serta nozzle. Optimalisasi fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu tunggu masyarakat.
Parta juga mengusulkan penambahan tenaga kerja dengan sistem harian untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pelayanan. Namun, apabila proses perekrutan membutuhkan waktu, ia menilai bantuan TNI dan Polri dapat menjadi pilihan yang lebih cepat, dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan singkat mengenai prosedur pelayanan pengisian BBM.
“Sebab tidak mungkin kita paksakan SPBU bekerja 24 jam, sementara memang tenaganya tidak memadai tidak bisa bekerja 24 jam. Oleh karena itu lakukan rekrutan secara mendadak atau yang paling jela minta tolong sama TNI Polri untuk membantu kelancaran,” tegasnya.
Menurut Parta, keterbatasan tenaga kerja tidak boleh dibiarkan menghambat pelayanan ketika antrean terjadi di banyak wilayah. Karena itu, ia mendorong adanya langkah darurat yang terkoordinasi antara Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat agar operasional pengisian BBM dapat berjalan lebih efektif.
Parta berharap masyarakat tetap bersabar selama proses pengisian berlangsung, sementara pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengurai antrean dan memulihkan kelancaran distribusi pelayanan BBM di Bali.
