Denpasar, Gesuri.id - Anggota Komisi lll DPR RI Daerah Pemilihan Bali, I Wayan Sudirta, mendesak PT Pertamina (Persero) segera menormalkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali dalam waktu 1 x 24 jam.
Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Denpasar, Badung, Tabanan, dan beberapa kabupaten lainnya dalam beberapa hari terakhir.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan terjadinya krisis pasokan BBM di Bali. Bali adalah etalase pariwisata Indonesia yang mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Keterlambatan distribusi dengan alasan kendala logistik kapal yang bersandar di Terminal Manggis maupun Sanggaran tidak boleh menjadi alasan klasik yang terus berulang. Masyarakat kita yang menjadi korban, waktu mereka terbuang, dan ekonomi rakyat kecil terhambat,” kata Sudirta, Rabu (14/10/2026).
Sudirta, yang juga menjabat Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, mengatakan krisis pasokan BBM tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan bahan bakar, tetapi juga mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta perjalanan wisatawan di Bali.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada berbagai kalangan, mulai dari pekerja harian, pengemudi ojek daring, hingga wisatawan. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre demi mendapatkan BBM. Bahkan, antrean kendaraan mengular hingga ke jalan raya dan memicu kemacetan di sejumlah titik.
Sudirta menilai penanganan gangguan pasokan tidak cukup hanya dengan menambah jam operasional terminal maupun SPBU. Pertamina harus memastikan ketersediaan BBM benar-benar terjamin dan dapat dibeli masyarakat, terutama di lokasi yang mengalami kekosongan stok.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sebelumnya mengonfirmasi adanya keterlambatan kapal tanker yang memengaruhi pasokan BBM di Bali. Untuk menangani kondisi tersebut, tambahan pasokan sebesar 26.200 kiloliter disebut telah disiapkan, disertai pengoperasian terminal tertentu selama 24 jam.
Namun, Sudirta menilai langkah tersebut perlu disertai pengawasan distribusi hingga ke tingkat SPBU. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, masih terdapat SPBU yang beroperasi selama 24 jam, tetapi kehabisan BBM untuk dijual kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang menginstruksikan SPBU di Denpasar dan Badung untuk membuka layanan selama 24 jam. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas waktu pelayanan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan stok BBM.
“Operasional 24 jam tidak akan menyelesaikan persoalan apabila BBM yang tersedia sudah habis. Karena itu, Pertamina harus memastikan pasokan segera tiba dan didistribusikan secara merata ke SPBU yang membutuhkan,” menjadi penekanan Sudirta dalam mendorong percepatan penanganan kelangkaan BBM di Bali.
Sudirta meminta tambahan pasokan diprioritaskan untuk SPBU yang mengalami kekosongan stok, terutama di Denpasar, Badung, dan Tabanan. Ia juga meminta pelaksanaan operasional 24 jam di Terminal Sanggaran dan Manggis diawasi secara ketat agar distribusi berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain memastikan ketersediaan BBM, Sudirta menyoroti pentingnya pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Ia mengapresiasi jajaran kepolisian, mulai dari Polres hingga Polsek, yang telah membantu menangani antrean kendaraan.
Menurutnya, dukungan Polda Bali perlu diperkuat agar personel di lapangan dapat mengurai kemacetan sekaligus menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi antrean dan ketersediaan BBM.
Pengaturan lalu lintas diperlukan untuk mencegah antrean kendaraan melumpuhkan jalan-jalan utama. Kepolisian juga diharapkan membantu mengarahkan kendaraan agar antrean lebih tertib dan tidak menghambat arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Sudirta turut mendesak Pertamina mengevaluasi sistem manajemen rantai pasok maritim (maritime supply chain) untuk wilayah Bali. Menurutnya, gangguan kedatangan kapal tanker harus diantisipasi melalui rencana kontingensi atau skenario darurat yang terukur.
Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah kecukupan stok penyangga (buffer stock) di terminal darat. Persediaan tersebut harus dikelola dengan baik agar mampu menopang kebutuhan distribusi ketika terjadi keterlambatan kapal atau kendala operasional hingga pasokan berikutnya tiba.
Selain itu, Sudirta meminta Pertamina, Polda Bali, kepolisian kewilayahan, dan pemerintah daerah menyediakan informasi terkini mengenai SPBU yang masih memiliki stok BBM. Informasi tersebut perlu disampaikan secara aktif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terjebak dalam antrean panjang di SPBU yang ternyata telah kehabisan bahan bakar.
Ia mengungkapkan adanya warga yang telah mengantre selama berjam-jam, tetapi gagal membeli BBM karena stok habis sebelum giliran mereka tiba. Ia juga menemukan warga yang mulai mengantre sejak pukul 06.00 WITA, tetapi baru mendapat informasi sekitar pukul 09.00 WITA bahwa penjualan BBM di SPBU tersebut baru dapat dilakukan pada pukul 13.00 WITA.
Akibat keterlambatan informasi tersebut, warga harus meninggalkan antrean setelah menunggu sekitar tiga jam tanpa kepastian. Menurut Sudirta, kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang cepat dan akurat antara pengelola SPBU dan masyarakat.
Informasi mengenai SPBU yang masih memiliki stok, perkiraan waktu kedatangan pasokan, serta jadwal dimulainya kembali penjualan perlu diperbarui secara berkala. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih lokasi pengisian yang memungkinkan tanpa harus berpindah-pindah atau menumpuk di satu SPBU.
“Sebagai wakil rakyat Bali, saya akan terus berusaha memantau perkembangan situasi ini. Kami meminta Pertamina untuk menjamin bahwa dalam 1 x 24 jam ke depan, kelangkaan ini bisa terurai dan pasokan kembali normal. Jangan biarkan masyarakat Bali kesulitan di tanahnya sendiri,” jelas Sudirta.
Sudirta menegaskan, percepatan pemulihan pasokan BBM harus menjadi prioritas agar masyarakat kembali memperoleh bahan bakar dengan lebih mudah, aktivitas ekonomi tidak terus terganggu, dan mobilitas di Bali dapat berjalan normal.
