Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam menjaga distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul antrean panjang masyarakat di sejumlah wilayah Bali dan Kalimantan Barat.
Ia mendesak Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memberikan penjelasan terbuka mengenai perhitungan kebutuhan, ketersediaan stok, dan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat gangguan pasokan di lapangan.
“Pak Dirut Pertamina, kalau pasokan Pertalite seharusnya aman, lalu kenapa rakyat di Bali dan di Kalimantan Barat harus antri untuk mendapatkan BBM? Jangan-jangan yang bermasalah bukan stoknya, tapi perhitungan dan distribusinya. Pak Dirut Pertamina, Bapak Simon, ini yang harus dijelaskan kepada publik. Berdasarkan laporan yang saya terima, pasokan Pertalite seharusnya tidak menjadi masalah,” tegas Darmadi dikutip di akun istagram pribadinya Kamis (15/10/2026).
Darmadi menilai, persoalan antrean BBM tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh, terutama jika perhitungan pasokan dan kebutuhan harian sebenarnya telah dilakukan oleh Pertamina. Menurutnya, ketersediaan BBM tidak cukup hanya dipastikan berdasarkan jumlah stok secara nasional, tetapi juga harus menjamin kelancaran distribusi hingga ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia menyoroti kebutuhan Pertalite di Bali yang disebut mencapai 2.200 kiloliter per hari. Namun, masyarakat justru menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU. Setelah persoalan mencuat, Pertamina mengumumkan tambahan pasokan Pertalite dan Pertamax sebanyak 26.200 kiloliter.
Darmadi mempertanyakan alasan penambahan pasokan baru diumumkan setelah masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM. Ia meminta Pertamina menjelaskan apakah langkah tersebut merupakan bagian dari rencana antisipasi atau respons terhadap gangguan distribusi yang telah terjadi.
Menurutnya, Pertamina juga perlu menjelaskan secara terbuka kendala pengiriman BBM yang disebut berkaitan dengan kapal tanker yang kesulitan bersandar sehingga proses bongkar muat mengalami keterlambatan.
Darmadi memahami bahwa kendala teknis dalam pengiriman dapat terjadi. Namun, ia menilai perusahaan harus memiliki langkah antisipasi yang memadai agar keterlambatan pengiriman tidak langsung berdampak pada ketersediaan BBM di SPBU.
“Pertamina menjelaskan adanya kendala kapal tanker yang kesulitan bersandar sehingga proses bongkar mod terlambat. Kendala teknis memang bisa terjadi, tapi kalau kebutuhan harian sudah diperhitungkan, apakah tidak ada antisipasi ketika pengiriman terganggu? Jangan sampai pasokan terlihat cukup di atas kertas, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM di lapangan,” ujar Darmadi.
Ia menegaskan, persoalan serupa tidak hanya dilaporkan terjadi di Bali. Di Kalimantan Barat, gangguan rantai pasok dan keterlambatan kedatangan kapal juga disebut berdampak pada ketersediaan BBM di sejumlah wilayah, termasuk Ketapang, tempat masyarakat dilaporkan harus mengantre untuk mendapatkan Pertalite.
Kondisi tersebut, menurut Darmadi, menunjukkan bahwa evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada jumlah pasokan secara nasional. Pertamina perlu memastikan kecukupan stok di setiap terminal, ketepatan jadwal distribusi, serta kesiapan penyaluran BBM ke SPBU yang membutuhkan.
Karena itu, ia meminta Direktur Utama Pertamina menjelaskan sejumlah hal mendasar, mulai dari jumlah stok sebelum antrean terjadi, kebutuhan riil BBM di setiap daerah, penyebab gangguan distribusi, hingga langkah antisipasi ketika pengiriman mengalami keterlambatan.
“Pak Dirut, saya ingin jawaban yang jelas. Berapa stok BBM sebelum antrian terjadi? Berapa kebutuhan real di setiap daerah? Mengapa distribusi bisa terganggu? Dan apa langkah antisipasinya jika terlambat datang? Jangan hanya meminta maaf setelah masyarakat dirugikan,” tegasnya.
Darmadi menilai Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki pengalaman panjang dan sumber daya memadai semestinya mampu mengantisipasi risiko gangguan distribusi melalui perencanaan yang matang. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perhitungan supply and demand atau pasokan dan permintaan, sekaligus meminta perusahaan membuka data stok serta distribusi kepada publik.
“Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat sistem distribusi, dan memberikan kepastian bahwa kejadian seperti ini tidak terus terulang. Pertamina adalah perusahaan yang sudah lama, punya banyak perencanaan dan orang-orang yang bagus. Kalau pasokan seharusnya cukup, mengapa masyarakat Bali dan Kalimantan Barat masih kesulitan mendapatkan BBM? Ada apa sebetulnya dengan perhitungan supply and demand Pertamina? Pak Dirut, jelaskan secara terbuka dan buktikan dengan data,” pungkas Darmadi.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian pasokan dan penjelasan berbasis data, bukan sekadar permohonan maaf setelah antrean terjadi. Pertamina diminta memastikan perencanaan pasokan sejalan dengan kondisi distribusi di lapangan sehingga kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan gangguan serupa tidak terus berulang.
