Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI, Aria Bima, mengapresiasi kinerja BPR Bank Sukoharjo yang dinilai mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi di tingkat daerah.
Dalam kunjungannya ke kantor BPR Bank Sukoharjo, Aria menekankan pentingnya dukungan regulasi dan profesionalisme untuk memaksimalkan potensi bank daerah, terutama menghadapi perkembangan ekonomi di wilayah Solo Raya.
“Ini yang ngeri-ngeri sedap kalau BPN mengasih kredit ke ASN atau B3K. Wah, wah, wah, wah. Ini apa ini? TLR? TLR. RTM-nya mana, Mbak? Belum ada. Produk layanannya apa, Mbak, selain tabungan? Deposito. Deposito. Sama kredit. Oh, ruang realisasi kredit. Oh,” kata Aria Bima sambil berdialog dengan jajaran pegawai BPR Bank Sukoharjo, dikutip pada Senin (29/9/2025).
Aria juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja
manajemen BPR Bank Sukoharjo. “Saya mengapresiasi paparanya lengkap betul, Mbak. Paparanya menurutkan kinerja yang bagus juga untuk BPR di tingkat kabupaten, kota. Tadi sudah saya sampaikan juga di pertemuan di Rumah Sakit BDTAK,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI tengah mempersiapkan regulasi baru untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Intinya, saya matur, Mas Bupati, tapi Komisi II ini mau membuat undang-undang Badan Usaha Merik Daerah, yang mana undang-undang ini nanti diharapkan bisa lebih membuat Badan Usaha Merik Daerah ini bernavigasi atau melaksanakan atau melakukan bisnisnya yang lebih maju daripada sekarang,” jelasnya.
Menurut Aria, otonomi daerah harus mencakup bukan hanya politik administrasi, tetapi juga kemandirian ekonomi.
“Kita inginnya otonomi daerah desentralisasi ini salah satu yang harus terlihat adalah lebih pada tidak hanya politik administrasi, tapi juga ekonomi. Bagaimana semakin mandiri daerah itu,” tegasnya.
Aria menyoroti kendala teknis yang masih dihadapi BPR dalam penyaluran kredit kepada ASN dan P3K.
“Jelas-jelas terlihat bagaimana untuk pengelolaan gaji PNS dan ASN dan P3K saja tidak bisa langsung dalam rekening Bank BPR, tapi bisa masih di Bank BPD. Ini yang ngeri-ngeri sedap kalau BPR mengasih kredit ke ASN atau P3K, karena tidak bisa langsung memotong,” jelasnya.
Meski demikian, ia optimistis daya saing BPR di Sukoharjo dapat ditingkatkan.
“Daya saing dari produk-produk lembaga keuangan di sekitar Soekarjo saya lihat cukup bagus, terutama dengan BPR-BPR yang adanya. Kalau dengan perbankan umum memang masih cukup berat, tapi saya percaya kalau memang undang-undangnya atau aturannya memenuhi, maka akan ada ruang yang cukup besar untuk berkompetisi,” ujarnya.
Aria juga melihat prospek ekonomi Sukoharjo yang semakin cerah.
“Dan saya melihat kalau dari pengembangan wilayah di Soekarjo ini akan mampu terjadi pertumbuhan ekonomi lewat berbagai investasi, dan tentunya Bank Soekarjo tidak boleh ketinggalan,” tegasnya.
Ia mendorong agar masukan dari BPR diperhatikan dalam proses pembahasan regulasi.
“Kami dari BPR mendukung penuh tentang pengembangan dan kami membutuhkan masukan-masukan senyata-nyatanya. RDP kalau bisa kita undang ke BPR, kalau tidak pas kita buka sum, panjangan juga ngedigau,” tuturnya.
Aria menutup kunjungan dengan memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal pembahasan undang-undang terkait BUMD.
“Dan sebelumnya untuk persidangan ke depan itu, sebelum RUU turun, kita pun akan menjembatani dengan Kapten Dagri,” pungkasnya.
