Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap kondisi fiskal di daerah. Ia menilai kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp300 triliun telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
“Penurunan TKD ini terasa sekali di daerah, terutama dalam aspek infrastruktur dan lapangan kerja. Banyak proyek kecil yang biasanya menyentuh langsung rakyat menjadi tidak terlaksana,” ujar Aria Bima usai menghadiri Launching Festival Desa ke-V yang digagas Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).
Menurutnya, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga dari dampak terhadap konsumsi dan pendapatan masyarakat.
“Kalau bicara efisiensi saya setuju, tapi harus tetap dilihat manfaatnya bagi rakyat. Jangan sampai efisiensi justru menghapus sumber-sumber pendapatan dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Aria menjelaskan, dalam struktur ekonomi nasional, konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam menjaga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu, setiap kebijakan pemangkasan anggaran perlu dikalkulasi dengan cermat agar tidak menghambat perputaran ekonomi di bawah.
“Kalau 300 triliun itu hilang dari putaran ekonomi daerah, dampaknya terasa sekali di tingkat konsumsi rakyat. Ini bukan hanya angka, tapi kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang terpengaruh langsung,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar Kementerian Keuangan ke depan tidak hanya berbicara soal efisiensi fiskal, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat ekonomi hingga ke desa dan daerah terpencil.
“Menteri Keuangan yang baru harus berpikir bukan sekadar menyeimbangkan neraca, tapi juga bagaimana menjaga denyut ekonomi rakyat tetap hidup,” pungkas Aria.
