Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, angkat bicara terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 400 persen yang mencuat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ia menilai bahwa kenaikan PBB secara brutal bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bentuk penindasan pajak.
“Kebijakan bukanlah sekadar keputusan, tapi amanah yang menyentuh kemanusiaan,” kata Aria, dikutip pada Rabu (20/8/2025).
Aria Bima menegaskan bahwa rakyat saat ini sudah terbebani dengan berbagai kebutuhan pokok, sehingga kebijakan fiskal yang melompat tanpa kompromi akan semakin menambah luka.
Menurutnya, peristiwa Pati menunjukkan bagaimana beban pajak yang melonjak justru menghantam keluarga, petani, hingga pedagang kecil.
Dalam kasus yang mencuat di Pati, jumlah PBB yang semula Rp161 ribu melonjak menjadi Rp872 ribu. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin tampak administratif, namun bagi warga desa, lonjakan tersebut sama saja dengan merampas hak untuk hidup layak.
Menyimak kondisi di Pati, tampak jelas bahwa jeritan masyarakat tidak datang dari ruang hampa. Keluarga petani yang penghasilannya bergantung pada hasil panen musiman kini terancam kehilangan daya beli.
Pedagang kecil yang setiap hari menghitung keuntungan tipis dari warung kelontong pun harus menutup pintu lebih cepat demi menghemat pengeluaran.
Dalam konteks ini, amanah kebijakan yang dimaksud Aria Bima menjadi sorotan penting. Kebijakan publik, katanya, seharusnya lahir dari kepekaan terhadap realitas masyarakat, bukan sekadar dari target fiskal yang dikejar demi angka pembangunan.
Peristiwa Pati, lanjutnya, menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali bahwa pajak tidak boleh menjadi instrumen penindasan.
“Rakyat boleh sabar, tetapi kesabaran bukan berarti harus terus diperas,” pungkasnya.
