Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI, Aria Bima, menegaskan partainya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Ia menekankan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Hak prerogatif presiden harus kita hormati," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9), dikutip dari mediaindonesia.com
Lebih jauh, Aria menyebut bahwa Budi Gunawan sejatinya merupakan sosok yang dekat dengan PDI Perjuangan. Namun, kata dia, urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
"Sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau. Tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo, itu saja," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga enggan berbicara banyak mengenai kriteria sosok pengganti Budi. Namun, ia meyakini Presiden Prabowo akan menunjuk figur yang berkompeten untuk mengisi jabatan Menko Polkam.
"Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki prasarat untuk menjadi seorang Menko Polkam yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan," ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima menteri baru Kabinet Merah Putih. Dari perombakan tersebut, Sjafrie Sjamsoedin ditunjuk merangkap jabatan sebagai Menko Polkam Ad Interim menggantikan Budi Gunawan.
Selain itu, beberapa perubahan posisi lainnya juga diumumkan. Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie, Mukhtaruddin menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, Mochamad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
