Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi lI DPR RI, Aria Bima, menegaskan politik anggaran memiliki peran penting sebagai cerminan keberpihakan pemerintah dan DPR kepada rakyat.
Menurutnya, anggaran negara tidak boleh dipandang hanya sebagai angka-angka teknis, melainkan harus dimaknai sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan bernegara.
“Politik anggaran bukan hanya sekedar perhitungan angka pendapatan dan belajar negara, tetapi juga manifestasi dari keperbihakan pemerintah dan DPR kepada rakyat. Anggaran negara adalah instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan pemerataan pembangunan, mewujudkan penguatan kualitas pelanjangan publik di seluruh pelosok tanah air,” kata Aria Bima dalam rapat pembahasan laporan keuangan pemerintah, Sabtu (27/9/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran DPR, khususnya dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, menjadi kunci untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran.
“Dalam konteks fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI, pembahasan laporan keuangan menjadi penting untuk memastikan bahwa belanjaan negara telah dijalankan secara accountable, efisien, dan sesuai sasaran,” tegasnya.
Aria Bima menyebut, proses evaluasi yang dilakukan melalui rapat-rapat di DPR merupakan langkah krusial untuk melihat sejauh mana program-program pemerintah dijalankan sesuai rencana. Evaluasi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam penetapan prioritas kebijakan pada tahun berikutnya.
“Hal ini juga menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan anggaran dan prioritas program untuk tahun 2026. Hasil pembahasan pada rapat hari ini akan menjadi bagian penting yang akan disampaikan oleh Komisi II kepada Badan Anggaran DPR RI, sehingga penyusunan RABBN tahun 2026 selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa selarasnya perencanaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, jika anggaran disusun berdasarkan data riil dan aspirasi masyarakat, maka hasil pembangunan akan lebih terasa oleh rakyat di semua lapisan.
Selain itu, Aria Bima menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, keterbukaan laporan keuangan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan DPR.
Dengan sikap ini, Aria berharap pembahasan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RABBN) tahun 2026 akan lebih fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara hati-hati, mengingat situasi ekonomi global yang dinamis dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
