Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, H. Ahmad Safei, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan program perumahan rakyat, khususnya pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).
Dalam forum resmi itu, Legislator PDI Perjuangan ini menekankan persoalan perumahan tidak sekadar menyangkut pembangunan fisik, melainkan berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Ahmad Safei menyoroti masih lebarnya kesenjangan akses hunian layak antara wilayah barat dan timur Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara.
Menurut Ahmad Safei, Sulawesi Tenggara hingga kini masih menghadapi angka RTLH yang cukup tinggi, terutama di kawasan pedesaan, wilayah pesisir, dan daerah transmigrasi. Kondisi tersebut, kata Mantan Bupati Kolaka itu, membutuhkan intervensi negara yang lebih serius, terencana, dan berkeadilan.
“Negara tidak boleh abai terhadap hak rakyat atas hunian yang layak. Program perumahan harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar mengejar angka target pembangunan. Sulawesi Tenggara harus mendapatkan porsi yang adil,” tegas Ahmad Safei dalam rapat.
Sejalan dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Kementerian PKP agar kebijakan perumahan tidak bersifat sentralistis dan seragam, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan riil dan karakteristik daerah. Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta wakil rakyat di parlemen menjadi kunci keberhasilan program pengentasan RTLH secara berkelanjutan.
