Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, melakukan sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Laweyan, Kota Barat, Jumat, (17/10/2025).
Ditemui usai melakukan sidak, Aria Bima mengutarakan bahwa tinjauan hari ini merupakan bagian dari tinjauan kemarin. Setelah melakukan pengecekan di dua dapur SPPG di Sukoharjo.
Kemudian hari ini melakukan pengecekan di SD Negeri 2 Kleco dan di SPPG Laweyan, Kota Barat.
“Jadi awal-awalnya saya skeptis, pesimis. Apakah program ini akan bisa berjalan ya. Dengan skup pelayanan yang begitu masif dan butuh ketepatan waktu dengan pemrosesan yang tidak mudah,” ungkapnya.
Namun setelah melakukan pengecekan bagaimana menanak nasi untuk 3.000 anak seperti apa. Lalu setelah keliling dari dua tempat pemrosesan. Aria Bima menyebut bahwa memang perlu ada yang dibenahi.
“Tapi juga ada yang sudah sangat sempurna. Dimana standar minimalnya pemrosesan seperti apa. Tadi saya sudah matur sama kepala dinas, perlu ada suatu upgrade atau bentuk pengawasan dan pemberdayaan dari kawan-kawan yang langsung menangani di dapurnya,” terang Aria Bima.
Aria Bima menekankan untuk program makanan bergizi. Pemerintah daerah harus betul-betul melakukan berbagai koordinasi.
“Jadi ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya dikerjakan badan yang vertikal saja. Tetapi untuk pemerintah daerah beserta dinas-dinasnya harus terlibat. Ini untuk lebih menjamin kepastian baik kualitas gizinya, juga pengawasan dalam proses menyiapkan makanan,” jelasnya.
Aria Bima mengutarakan pihaknya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Menteri PAN RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan LAN ASN apa yang harus di impowering.
“Dengan size yang begitu luas, bagaimana menaikkan atau menjadikan ASN dapat terlibat. Baik di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan. Ini harus dipersiapkan betul oleh Badan Kepegawaian Nasional. Standar-standar apa yang harus di berikan lewat pendidikan atau lewat pembekalan dari LAN misalnya,” tandasnya.
