Jakarta, Gesuri.id - Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, M.H mengatakan, sesuai surat edaran dari Mendagri berkaitan dengan percepatan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) maka dilaksanakan rapat Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk Pemda bersama SPPG.
Hal ini disampaikan Bupati Landak, Karolin usai Rakor MBG dengan sejumlah media di Aula Kecil Kantor Bupati Landak, Senin (17/11/2025).
Rakor MBG dihadiri jajaran perwakilan Forkopimda, rakor juga diikuti Wakil Bupati Landak Erani, Sekda Landak Heri Adiwijaya, serta para Kepala OPD dan jajaran, termasuk Korwil SPPG Landak dan seluruh SPPG.
Menurut Karolin, rakor MBG ini membahas mengenai beberapa hal, terutama berkaitan dengan SOP-SOP dan standar dapur. Sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar di Kabupaten Landak.
”Saat ini beberapa dapur SPPG sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun beberapa dapur yang ada telah mengantongi SLHS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,” kata Karolin.
Dijelaskannya, yang sudah dikeluarkan sertifikatnya oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Kesehatan itu ada 11 dapur, masih ada beberapa dapur yang masih menunggu hasil laboratorium, dan ada beberapa dapur juga yang masih dalam proses perbaikan.
Kedepan Karolin berharap, tidak hanya SLHS saja yang perlu diperhatikan, namun juga pengawasan dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dapur.
”Sebab limbah dapur penting dikelola dengan baik, agar tidak mencemari dapur maupun lingkungan di sekitarnya,” jelasnya.
Karolin menyampaikan kepada teman-teman Korwil dan SPPG, agar menjadi perhatian dari Badan Gizi Nasional mengenai standar dapur juga wajib menggunakan IPAL dan saat ini baru 4 dari 21 dapur yang sudah memiliki IPAL yang layak.
Sementara Korwil SPPG Kabupaten Landak, Yohanes, memaparkan bahwa pelaksanaan program MBG di Landak saat ini total 21 dapur SPPG yang sudah beroperasional.
Dia memastikan SPPG yang ada terus memaksimalkan pelayanan, serta memastikan keamanan dan kesehatan menu yang disajikan.
“Saat ini tiap SPPG sudah memiliki alat rapid test untuk meminimalisir potensi terjadinya keracunan. ” Ini merupakan upaya baik dalam mendistribusikan makanan yang layak dan higienis,” kata Yohanes.
Pada bulan Desember nanti, pihaknya menargetkan 80 persen penerima manfaat program MBG di Landak bisa tercapai yang juga diikuti terbentuknya dapur SPPG 3T atau dapur di lokasi terpencil.
Total 26 titik dapur MBG 3T yang akan direalisasikan di wilayah Kabupaten Landak yang nantinya juga akan menyesuaikan lagi.
” Dari pendistribusian program MBG di Landak hingga kini tidak terjadi kasus-kasus berat, meskipun ada beberapa hal yang terus dibenahi,” katanya.
Menurutnya, setelah melaksanakan kegiatan meeting bersama tadi, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian kami dan itu tentu perlu bantuan dari berbagai pihak, termasuk OPD terkait. Sehingga kami mohon bantuan kepada semua pihak.
” Untuk menunjang penerbitan SLHS, pihaknya telah dibantu penuh oleh Dinas Kesehatan dan juga telah melakukan pelatihan penjamah makanan kepada para petugas dapur,” jelas Yohanes.
