Jakarta, Gesuri.id - Komisi IV DPR menilai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan penting dalam menjembatani distribusi hasil pertanian lokal ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Skema ini dinilai dapat memperpendek rantai pasok, menjaga kualitas bahan pangan, serta meningkatkan serapan komoditas petani.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mengatakan, optimalisasi Kopdes Merah Putih menjadi solusi ketika dapur MBG membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar, tetapi berlokasi jauh dari sentra produksi.
“Saya rasa, kalau dapur MBG belanja, pasti mencari jalur distribusi yang paling pendek. Namun, kita juga harus menyiapkan seandainya jalur distribusinya panjang. Untuk itu, peran Kopdes Merah Putih akan sangat vital,” ujar Alex saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Alex menjelaskan, Komisi IV baru saja menggelar rapat dengan menteri pertanian dan mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk serta memperlancar distribusinya. Menurutnya, insentif tersebut langsung mendorong peningkatan produksi petani.
“Produksi meningkat, tetapi harga juga naik. Kita bisa pastikan kenaikan ini terserap sebagian besar oleh program MBG,” ucapnya.
Ia menilai kebutuhan besar program MBG, yang menyasar anak-anak di seluruh Indonesia, secara otomatis akan meningkatkan permintaan bahan pangan, seperti beras, sayuran, dan komoditas utama lainnya. Namun, peningkatan tersebut dinilai masih dalam batas wajar karena mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
*Tantangan Distribusi Langsung dari Petani ke Dapur MBG*
Sejumlah pihak mendorong agar dapur MBG membeli bahan pangan langsung dari petani. Namun, Alex mengingatkan bahwa pendekatan tersebut tidak bisa disamaratakan di setiap daerah.
“Itu bisa saja dilakukan. Namun, kita harus melihat keberadaan dapur dan lokasi pertanian. Tidak semua daerah punya komoditas yang dibutuhkan MBG. Contohnya Indonesia Timur, sawah jarang ditemukan. Di Pulau Adonara, kita susah menemukan sawah,” jelasnya.
Ia menegaskan agar tidak ada paksaan kepada petani untuk menanam komoditas tertentu demi memenuhi kebutuhan MBG. Pemaksaan pola tanam dinilai justru dapat merugikan petani dan menurunkan produktivitas jangka panjang.
“Jangan dipaksakan menanam komoditas untuk keperluan dapur MBG, sementara tanahnya tidak cocok. Kalau tanah cocoknya untuk sayur, ya tanam sayur. Kalau cocoknya jagung, tanam jagung. Fokusnya adalah kecocokan lahan, bukan paksaan karena kebutuhan program,” tegasnya.
Dengan kondisi geografis yang beragam, Alex menilai pola distribusi “langsung dari petani ke dapur MBG” lebih mungkin diterapkan di wilayah seperti Pulau Jawa. Untuk daerah lain yang terpencar dan memiliki keterbatasan produksi, Kopdes Merah Putih dinilai menjadi penghubung paling realistis.
Ia menambahkan, pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri teknis jual beli antara petani dan penyedia makanan program MBG.
“Kita harus percayakan mekanisme pasar. Orang akan mencari barang yang murah dan berkualitas. Kalau bisa membeli petani di dalam keadaan segar dan lebih murah pasti akan dilakukan. Untuk itu, saya kira pemerintah tidak perlu terlalu terlibat jauh,” kata Alex.
