Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyoroti dampak pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai sangat terasa di daerah. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memengaruhi pembangunan infrastruktur, tetapi juga berimbas pada lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
“Pemotongan TKD ini sangat terasa di daerah, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga lapangan kerja. Banyak proyek-proyek kecil yang biasanya langsung menyentuh rakyat jadi terhenti,” kata Aria Bima usai acara Launching Festival Desa ke-V yang digagas Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).
Ia menjelaskan, transfer fiskal ke daerah, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di tingkat lokal. Pemangkasan sekitar Rp300 triliun dalam pos anggaran tersebut, lanjutnya, berdampak signifikan terhadap konsumsi dan investasi masyarakat.
“Kalau PDB kita dihitung dari investasi dan konsumsi, maka pemotongan Rp300 triliun itu jelas terasa dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ini bukan sekadar efisiensi, tapi sudah menyentuh jantung ekonomi rakyat kecil,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Aria berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memahami betul dampak pemangkasan anggaran terhadap ekonomi rakyat di daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara cost dan benefit agar tidak mematikan sumber pendapatan masyarakat.
“Kalau efisiensi, saya setuju. Tapi kalau pemangkasan sampai menghilangkan proyek-proyek strategis di bawah seperti perbaikan jalan dan program pemberdayaan, itu justru kontraproduktif. Harusnya kita ukur juga manfaatnya bagi rakyat,” pungkasnya.
