Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala daerah, khususnya bupati, memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Di titik inilah peran ASN menjadi penentu, perbaikan basis data, menyiapkan kontrak yang transparan, memastikan distribusi berjalan, serta mengawasi harian di sekolah maupun puskesmas. Dan Bupati dialah dirigen utama. Ia mengatur alur logistik dan perizinan, menyelesaikan hambatan antardinas, menjaga komunikasi, dan memastikan masyarakat ikut terlibat serta mengawasi,” kata Aria Bima, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
Menurut Aria Bima, implementasi MBG tidak boleh berhenti pada tataran slogan atau seremonial semata. Program tersebut, kata dia, harus memiliki sistem yang kuat dan berkelanjutan, dengan landasan tata kelola yang transparan serta terukur.
“Kedepan kita membutuhkan titik penguatan utama agar MBG tidak sekedar menjadi slogan. Pertama, penegasan standar nasional yang jelas. Menu sesuai usia anak, aturan keamanan makanan, dan laporan harian berbasis digital dari sekolah dan puskesmas yang bisa dicek bersama,” tegasnya.
Politikus senior PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Kolaborasi antardinas dan pelibatan pelaku ekonomi lokal disebut menjadi kunci untuk menjaga rantai pasok pangan yang sehat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kedua, penguatan orkestrasi daerah. Bupati dan Pemda memastikan kerjasama antardinas, pendidikan, kesehatan, pangan, sosial, serta menggandeng petani, nelayan, dan UMKM lokal. Dengan begitu, pasokan segar terjaga, dan ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Selain itu, Aria Bima menyoroti pentingnya kejelasan dasar pembiayaan, logistik yang efisien, serta sistem pemantauan terbuka yang dapat diakses publik. Ia menilai, transparansi menjadi aspek krusial dalam menjamin keberlanjutan program MBG di seluruh daerah.
“Ketiga, dasar biaya dan logistik yang kuat, harga acuan bahan baku yang jelas, cadangan pangan untuk situasi darurat, dukungan khusus bagi wilayah DKT. Dan sistem pantau terbuka atau dashboard kinerja yang memastikan ketepatan waktu, kualitas, ketaatan dalam proses belanja, serta dampak nyata bagi kesehatan anak,” jelasnya.
Dengan penegasan tersebut, Aria Bima berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif, transparan, dan berdaya guna, tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi lintas sektor.
