Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan koordinasi menyeluruh antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci dalam menghadapi bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Ia menekankan bahwa seluruh unsur pemerintah harus bergerak dalam satu komando untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat.
“Saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dalam bencana sebesar ini, koordinasi pemerintah menjadi penentu. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dan kabupaten harus bergerak dalam satu langkah, satu koordinasi. Penanganan darurat, pendataan korban secara presisi, pemulihan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan mata pencarian harus dipastikan berjalan cepat dan tepat,” kata Aria, dikutip pada Kamis (11/12/2025).
Aria Bima menyoroti bahwa birokrasi tidak boleh berjalan seperti kondisi normal ketika rakyat sedang berada dalam kondisi darurat. Menurutnya, negara harus memastikan tidak ada warga yang menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan.
“Di hadapan duka rakyat, birokrasi tidak boleh berjalan seperti biasa, tidak boleh berjalan seperti kondisi normal, tidak boleh ada warga yang menunggu tanpa kepastian. Data harus satu, komando harus jelas, dan bantuan harus tiba tepat pada mereka yang membutuhkan. Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami pun tidak berhenti pada rasa perhatian,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI akan mendorong pembentukan tim khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bentuk penguatan hadirnya negara dalam situasi krisis.
“Kami, saya, dan kawan-kawan Komisi ll DPR RI akan mendorong pembentukan tim khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penanganan bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat. Ini bukan seremonia, ini adalah upaya memastikan bahwa negara hadir secara penuh dan bertanggung jawab dalam rangka melindungi sekenap tumpah darah Indonesia sesuai amanat konstitusi,” ujarnya.
Aria Bima menambahkan bahwa keberadaan tim DPR dalam penanganan bencana sebelumnya terbukti mampu memperkuat koordinasi dan menghasilkan rekomendasi penting untuk perbaikan sistem di lapangan.
“Pada banyak bencana sebelumnya, kehadiran tim DPR telah membantu memperkuat koordinasi, mengurai kendala, dan menghadirkan rekomendasi perbaikan yang signifikan. Pola yang baik itu akan kami lanjutkan dan kuatkan,” jelasnya.
Dengan pernyataan tersebut, ia menegaskan kembali komitmen DPR RI untuk memastikan negara benar-benar hadir bagi masyarakat terdampak bencana di seluruh Indonesia.
