Kaltara, Gesuri.id - Anggota DPRD Kalimantan Utara, Arming, kembali menyuarakan desakan kuat terkait percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan, wilayah strategis yang hingga kini masih berada di bawah administrasi Kabupaten Nunukan.
“Kita bicara kebutuhan, bukan sekadar proses birokrasi. Dengan DOB Krayan, kita membuka jalan lebar agar pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa berjalan maksimal,” kata Arming, dikutip Rabu (19/11/2025).
Desakan tersebut muncul menyusul lamanya penantian masyarakat Krayan untuk mendapatkan percepatan pembangunan. Menurut Arming, warga di kawasan perbatasan itu telah lama merasakan dampak keterbatasan yang menghambat berbagai aspek kehidupan.
Ia menegaskan bahwa kondisi konektivitas yang belum memadai, minimnya layanan dasar, hingga peluang ekonomi yang stagnan harus menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk segera memberikan persetujuan atas pembentukan DOB.
Politisi ini menekankan bahwa pembentukan DOB Krayan bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah realistis dan tepat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Kalimantan Utara.
Arming menampik anggapan bahwa dorongan ini hanyalah agenda pemekaran biasa. Menurutnya, tuntutan ini lahir dari suara langsung masyarakat perbatasan yang ingin merasakan pembangunan yang lebih merata.
Arming juga mendesak pemerintah di semua level — mulai dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi Kaltara, hingga Pemerintah Pusat — untuk segera bergerak bersama menyelesaikan proses yang tertunda akibat moratorium.
“Secara strategis, DOB Krayan akan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan. Terutama penting bagi daerah perbatasan yang selama ini berjuang dengan keterbatasan akses,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kaltara.
Arming menilai Krayan memiliki potensi ekonomi besar yang belum tergarap optimal. Posisi geografisnya yang berbatasan dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sangat prospektif sebagai pusat aktivitas perdagangan lintas batas.
“Posisi strategis Krayan harus kita manfaatkan. Jika kita siapkan infrastruktur dan kebijakannya, wilayah ini pasti akan menjadi gerbang transaksi ekonomi antarnegara,” ungkapnya.
Kini semua keputusan berada di pemerintah pusat. Arming berharap kebijakan pencabutan moratorium pembentukan DOB segera dikeluarkan agar Krayan dapat berkembang menjadi contoh keberhasilan pembangunan daerah perbatasan, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
